Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Bappenas Dorong Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Rendah Karbon

October 6th, 2020 11:10 am

Image Not Found.

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pendanaan untuk mendukung PRK pun berkurang karena fokus anggaran tahun ini dialihkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Namun sayangnya kita perlu perbaiki ke depan, terutama dalam konteks bagaimana pemulihan ekonomi nasional ini juga memikirkan dampak jangka panjang, terutama stimulus yang dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), khususnya pilar lingkungannya,” ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam pada Webinar Inisiasi Awal Pemetaan Pendanaan Pembangunan Rendah Karbon versi 1.0, Selasa (6/10).

Meski produksi karbon sempat menurun karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Kebijakan PRK dapat dijalankan kembali sejalan dengan program pemulihan ekonomi pasca pandemi. “Kami ingin melihat bahwa ada keseimbangan antara perhatian pemerintah yang dikaitkan dengan counter measures di bidang ekonomi dan sosial, dengan bidang yang terkait dengan lingkungan,” jelas Medrilzam.

Medrilzam berharap PRK menjadi prioritas pembangunan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Penerapan PRK dapat dilakukan salah satunya dengan stimulus fiskal, baik bagi masyarakat ataupun usaha yang berkaitan dengan isu lingkungan yang sesuai dengan tujuan PRK. Pendanaan PRK adalah semua belanja pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan. “Tipe belanja yang termasuk adalah program atau kegiatan yang berasal dari APBN yang dijalankan kementerian/lembaga pusat dengan tujuan mengurangi emisi,” tutur Medrilzam.

Pendanaan PRK meliputi kegiatan mitigasi tujuh sektor, yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi, industri, pengelolaan limbah, serta kawasan pesisir dan kelautan. Pendanaan terbesar terdapat di sektor transportasi 57-60 persen sejak 2018 dan menurun akibat pandemi. Tercatat, total pendanaan PRK sebesar USD 2,38 miliar pada 2018 dan meningkat menjadi USD 2,41 miliar pada 2019, kemudian pada 2020 turun menjadi USD 1,62 miliar. Medrilzam berharap pendanaan PRK dapat dikembangkan lagi sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

PRK dinilai mampu memberikan lebih banyak lapangan kerja baru dibandingkan praktik pembangunan sebelumnya. Medrilzam mencontohkan pengalaman negara lain yang telah menerapkan PRK, seperti investasi transportasi umum di Amerika Serikat untuk mendukung PRK menghasilkan 31 persen lapangan kerja lebih banyak dibandingkan investasi infrastruktur. Hal serupa juga terjadi di Korea Selatan, di mana terdapat 138 ribu atau 15 persen dari total lapangan kerja baru dengan adanya investasi PRK.

424

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//