Choose Language
id us

Berita Utama

Bappenas, BPS dan BIG Akan Integrasikan Data K/L

May 8th, 2014 11:59 am


Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar pertemuan pada Selasa (06/05) di Ruang SG 1-2 Gedung Bappenas. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil rapat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa waktu lalu yang merekomendasikan untuk segera mengintegrasikan semua data kementerian/lembaga (K/L) menjadi satu data (one data dan one map).

Berrdasarkan UU Statistik, data diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 1) data dasar, yakni  semua data yang ada di BPS; 2) data sektoral, yakni data yang dikumpulkan oleh masing-masing K/L tapi masih bisa bekerja sama dengan BPS; dan 3) data mengenai statistik khusus yaitu data yang dikelola oleh lembaga-lembaga kedeputian yang bersifat khusus, walaupun bisa dari kedeputian K/L itu sendiri.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, pembahasan mengenai one data ini sangat terkait dengan komitmen Pemerintah Indonesia di forum Open Government Partnership yang berlangsung di Bali. “One data dan one map merupakan kebutuhan bagi pemerintah. Sudah saatnya dikoordinasikan dengan baik, karena berkaitan dengan pergantian pemerintahan baru,” jelasnya.

Ibu Menteri Armida menambahkan, saat ini berbagai data yang ada di K/L belum tersusun secara sistematis dan terintegrasi dengan baik. Untuk itu perlu dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan system government development.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo menyatakan, tujuan dari one data dan one map ini adalah untuk menyatukan data-data pemetaan dari berbagai K/L dan mendukung keterbukaan informasi publik. “Dengan begitu, Indonesia punya data-data yang solid yang bisa diakses secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menyebabkan tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya,” katanya. 

Semetara itu, Deputi SDA dan Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Endah Murniningtyas menyatakan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dari sisi statistik supaya sistem bisa sinkron dengan menjajaki pengadaan data-data baru terutama yang berkaitan dengan lingkungan.

Bagi Kepala BPS, Dr. Suryamin M.Sc, BPS siap menjadi lembaga yang bertanggungjawab untuk mengelola one data dan one map. Namun gagasan ini akan menjadi jalan panjang karena belum adanya kejelasan dari segi undang-undang.  Menurut dia, ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab, diantaranya: K/L mana saja yang perlu diintegrasikan? variable apa saja yang akan di gabung? siapa yang bertanggung jawab di K/L yang akan memberikan data? bagaimana mekanisme updating-nya? dan data-data mana saja yang boleh digunakan sesuai dengan yang telah disepakati? “Harus ada payung hukumnya sehingga kewajiban K/L untuk menyetorkan data kepada siapa menjadi satu,” ungkapnya.

Sementara itu, BIG sudah menyiapkan infrasturktur untuk mendukung proses pengintegrasian data K/L. Nantinya data tidak hanya bisa didapatkan di BIG, tapi sudah bisa diolah oleh masing-masing K/L. “BIG telah membangun infrastruktur. Oleh karena itu, data-data yang ada dapat diolah langsung oleh masing-masing K/L sehingga data yang ada tidak hanya terdapat di kantor BIG,” kata Kepala BIG, Dr. Asep Karsidi M.Sc.

261

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//