Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Banggar DPR-RI Bahas Perkembangan Perekonomian Terkini dan Realisasi APBN 2015-2016

February 18th, 2016 4:24 pm


JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada 17 Februari 2016 menggelar rapat yang membahas mengenai Perkembangan Perekonomian Terkini dan Realisasi APBN 2015 & 2016. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR-RI dan dihadiri oleh anggota Badan Anggaran DPR RI dari beberapa fraksi, diantaranya PDI-Perjuangan, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem dan Hanura.

Hadir pula Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas antara lain Sekertaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin; Deputi Ekonomi Bappenas Leonard VH Tampubolon; Deputi Pendanaan Bappenas Wismana Adi Suryabrata; beserta Staf Ahli Menteri PPN Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Bambang Prijambodo.

Rapat yang dipimpin oleh Kahar Muzakir ini bertujuan untuk menjelaskan realisasi dan perkembangan asumsi makro ekonomi dan pendapatan negara yang sangat berubah, yang mana target penerimaan pajak tidak realistis. Selain itu harga minyak yang terus menurun mempengaruhi target penerimaan yang bersumber dari migas. “Terkait dengan hal-hal tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah terutama jika dikaitkan dengan Pasal 182 UU MD3” ujar Kahar.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro pun memaparkan bahwa isu terbesar yang berpengaruh pada APBN adalah harga minyak yang sangat rendah. Kemudian pada sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga ditujukan kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait angka pengangguran, angka kemiskinan, dan rasio gini yang tidak memenuhi target karena terus meningkat.

Diharapkan Bappenas dapat mengkaji ulang tiga poin tersebut agar apa yang menjadi keputusan dalam APBN menyangkut angka pengangguran, angka kemiskinan dan termasuk rasio gini dapat dilaksanakan dengan baik. Jika tidak, bisa jadi dianggap melanggar UU APBN.

Di akhir rapat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan dua hal diantaranya APBN-P pasti ada, namun hanya menunggu waktu yang tepat. Prospek ekonomi di tahun 2016 pun menjanjikan karena Indonesia merupakan nomor tiga terbaik di dunia dalam pertumbuhan ekonomi.

”Kita punya harapan bahwa kita ingin menghasilkan APBN yang realistis, sekaligus punya daya dorong yang bisa memperbaiki kualitas pertumbuhan itu sendiri. Jadi kami akan upayakan sebaik mungkin dan mudah-mudahan APBN-P yang nanti akan kami ajukan itu dapat menjawab sebagian dari concern Bapak/Ibu. Jadi mudah-mudahan kerjasama yang baik ini bisa berlanjut sampai nanti membahas APBN-P 2017,” pungkas Bambang Brodjonegoro.*

808

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//