Choose Language
id us

Berita Utama

Ambil Langkah Serius Cegah dan Berantas Korupsi, Presiden Jokowi Terbitkan Inpres No. 7 Tahun 2015

May 15th, 2015 10:43 am


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015 pada Rabu lalu (6/5). Inpres ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dalam Inpres ini, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, dan seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan dengan sungguh-sungguh Aksi PPK Tahun 2015.

“Ini adalah wujud nyata langkah Presiden Jokowi untuk secara serius dan sungguh-sungguh memerintahkan semua lembaga/instansi pemerintah untuk secara sistematis melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing,” ujar Menteri Andrinof.

Di dalam Inpres No. 7/2015 ini, terdapat 96 (sembilan puluh enam) butir Aksi PPK yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Masing-masing Aksi PPK tersebut diuraikan secara detail dan terperinci, antara lain mencakup: (i) nama aksi (kegiatan) yang akan dilaksanakan; (ii) lembaga/instansi penanggung jawab aksi; (iii) lembaga/instansi yang terkait dalam pelaksanaan aksi; (iv) uraian kriteria keberhasilan aksi; dan (v) ukuran keberhasilan aksi. “Dengan Inpres ini, Presiden meminta agar masing-masing lembaga/instansi penanggung jawab dapat melaksanakan dengan baik tugas aksi yang diberikan dengan kriteria dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan,” lanjut Menteri Andrinof.

Selanjutnya, seluruh lembaga/instansi yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan masing-masing Aksi PPK diharuskan untuk mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan setiap aksi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala pada setiap periode pelaporan.

Dalam pelaksanaan Aksi PPK 2015, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas diinstruksikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, khususnya di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L); melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah pelaksanaan Aksi PPK didukung oleh Kepala BPKP; dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan Aksi PPK, termasuk mempublikasikannya kepada masyarakat. Disamping itu, Menteri Dalam Negeri juga diperintahkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan Aksi PPK khususnya oleh Pemerintah Daerah.

“Untuk mewujudkan aksi ini, ada tiga lembaga yang menerima tanggung jawab besar, yaitu Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP, untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan aksi dapat efektif dan mencapai sasaran,” ujar Menteri Andrinof.

Beliau menambahkan, dengan diterbitkannya Inpres ini, pemerintah melalui berbagai lembaga/instansi baik di pusat maupun daerah, bertekad untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah signifikan melalui cara yang sistematis dalam menanggulangi korupsi sesuai porsi masing-masing. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga/instansi yang ada,” pungkas Menteri Andrinof.

485

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//