Choose Language
id us

Directorate for Laws and Regulations

October 12th, 2012 11:49 am

d5.jpg

Telepon: (021) 319 34723 ext . 3201
Faksimili: (021) 319 34723
Email Direktorat: ditkumham(at)bappenas.go.id          Direktur: R.M Dewo Broto Joko P., SH, LLM                Email Direktur:dewobjp(at)bappenas.go.id
Website: http://ditkumham.bappenas.go.id


Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.1 Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025,2 yang menetapkan tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Baca Selanjutnya

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 158

Direktorat Hukum dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Hukum dan Regulasi menyelenggarkan fungsi: 

  1. Pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan keranga regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang hukum dan regulasi;
  2. Pengkajian, pengoordinasian, dan penjabaran kerangka ekonomi makro dan regional di bidang hukum dan regulasil
  3. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi;
  4. Penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik di bidang hukum dan regulasi dalam rangka penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  5. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang hukum dan regulasi;
  6. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan progra dan kegiatan pembangunan di bidang hukum dan regulasi;
  7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang hukum dan regulasi;
  8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi;
  9. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai pengusannya; dan 
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politk, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 160

Susunan organisasi Direktorat Hukum dan Regulasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Sitemap | Homepage | FAQs | Contact Us

This website is built with an adaptive display that automatically adjusts when you use a mobile device

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved