Choose Language
id us

Directorate for Laws and Regulations

October 12th, 2012 11:49 am

d5.jpg

Telepon: (021) 319 34723 ext . 3201
Faksimili: (021) 319 34723
Email Direktorat: ditkumham[at]bappenas.go.id Direktur: Arif Christiono, SH, M.Si
Email Direktur: chris[at]bappenas.go.id
Website: http://ditkumham.bappenas.go.id


Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.1 Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025,2 yang menetapkan tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Baca Selanjutnya

Tugas Pokok dan Fungsi

Pada tahun 2007, Bappenas mengalami restrukturisasi termasuk Direktorat Hukum dan HAM. Berdasarkan Permenneg PPN/Kepala Bapenas No.Per.005/M.PPN/10/2007.

Pasal 164

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia serta kelernbagaan hukum dan peradilan;
  2. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan HAM seerta kelembagaan hukum da peradilan
  3. perumusan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan
  4. koordinasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan
  5. evaluasi terhadap rencana pembanguna nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan
  6. Peningakatan kapasitas lembaga perencanaan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan.

 Pasal 166

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

a. Sub Direktorat Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum
b. Sub Direktorat Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan HAM;
c. Sub Direktorat Hak Asasi Manusia.

Pasal 167

Sub Direktorat Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Sub Direktorat Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian kebijakan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
  2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dibidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
  3. perumusan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
  5. pemantauan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dibidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
  6. pemberian analisis dan tanggapan terhadap langkah-Iangkah pencegahan korupsi dan penegakan hukum.

Pasal 169

Sub Direktorat Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, sub direktorat Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

  1. pengkajian kebijakan di bidang hak asasi manusia;
  2. pelaksaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
  4. penyusunan rencana pendanaan pendanaan pembangunan di bidang hak asasi manusia;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang hak asasi manusia;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencan, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang hak asasi manusia.

Pasal 171

Sub Direktorat Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusi Mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171, Sub Direktorat Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

  1. pengkajian kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia;
  2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia;
  3. perumusan rencana pernbangunan nasional di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia;
  4. penyusunan rencana pendanaan pernbangunan di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia;
  5. pernantauan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan rencana pernbangunan nasional di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia.



Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Sitemap | Homepage | FAQs | Contact Us

This website is built with an adaptive display that automatically adjusts when you use a mobile device

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved