Choose Language
id us

Tugas, Pokok dan Fungsi Direktorat Aparatur Negara

November 21st, 2008 8:12 am

 

 

Pasal 170

Direktorat Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang aparatur negara dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
  4. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
  5. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
  6. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
  7. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 172
Direktorat Aparatur Negara terdiri dari:
a. Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
b. Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara;
c. Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas.

Pasal 173

Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 175

Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara.

Pasal 177

Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
  6. pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas.

099

Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Sitemap | Homepage | FAQs | Contact Us

This website is built with an adaptive display that automatically adjusts when you use a mobile device

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved