Choose Language
id us

Directorate for Development Funding System and Procedure

December 31st, 2013 10:16 am

d38.jpg

Telepon: (021) 390 5647 ext . 1219
Faksimili: (021) 319 34659
Direktur: Drs. Sri Bagus Guritno, AK, M.Sc
Email Direktur: 



Tugas Pokok & Fungsi

Pasal 495

Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan kerja sama pembangunan internasional serta melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional dibidang kerja sama pembangunan internasional;
  2. penyusunan rencana kerjasama pembangunan internasional;
  3. pengkoordinasian kerjasama pembangunan internasional;
  4. penyiapan usulan kerjasama pembangunan internasional;
  5. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana kerja sama pembangunan internasional serta penyusunan laporan atas perkembangan pelaksanaannya;
  6. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; dan
  7. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 497

Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional terdiri atas:

  1. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Global;
  2. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Kawasan;dan
  3. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular.

Pasal 498

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Global mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan kerja sama pembangunan global, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas
pelaksanaannya.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Global menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kerja sama pembangunan global;
  2. penyusunan rencana kerja sama pembangunan global;
  3. penyiapan usulan kerja sama pembangunan global;
  4. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan rencana kerja sama pembangunan global; dan
  5. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan kerja sama pembangunan global.

Pasal 500

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan kerja sama pembangunan kawasan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kerja sama pembangunan kawasan;
  2. penyusunan rencana kerja sama pembangunan kawasan;
  3. penyiapan usulan kerja sama pembangunan kawasan;
  4. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan rencana kerja sama pembangunan kawasan; dan
  5. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan kerja sama pembangunan kawasan.

Pasal 502

Subdirektorat KerjaSama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan kerja sama pembangunan selatan- selatan dan triangular serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular menyelenggarakan fungsi :

  1. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional dibidang kerja sama pembangunan selatan-selatan dan triangular;
  2. penyusunan rencana kerja sama pembangunan selatan-selatan dan triangular;
  3. penyiapan usulan kerja sama pembangunan selatan-selatan dan triangular;
  4. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan infomasi yang berkaitan dengan rencana kerja sama pembangunan selatan-selatan dan triangular; dan
  5. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan kerja sama pembangunan selatan-selatan dan triangular.

Pasal 504

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 
1046

Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Sitemap | Homepage | FAQs | Contact Us

This website is built with an adaptive display that automatically adjusts when you use a mobile device

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved