Choose Language
id us

Demokrasi Langsung ala Swiss

March 19th, 2013 11:10 am


Demokrasi perwakilan seperti yang termaktub dalam Sila ke 4 Pancasila sudah sekian lama menjadi bagian penting dari kehidupan politik negara kita. Namun di beberapa negara lain, demokrasi seperti itu masih menjadi suatu perjuangan yang dapat memakan korban besar sekali seperti yang terjadi di Suriah saat ini. Di banyak negara lain lagi, demokrasi perwakilan masih menjadi cita-cita sebagian kecil penduduk yang paham politik, sementara sebagian masyarakat masih belum terpikir akan adanya sistem kehidupan bernegara yang berbeda. Ada juga beberapa negara yang teguh berpendirian bahwa sistem politik yang dijalankan saat ini adalah yang terbaik, jauh lebih sempurna dari sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh negara-negara lain.
Sementara banyak negara lain masih menata sistem demokrasi (perwakilan)nya agar berjalan secara efektif, hemat biaya, dan mekanistik, serta benar-benar  substantif, hanya beberapa negara yang kiranya sudah mapan dengan sistem demokrasi perwakilan selama lebih dari seabad, antara lain Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru.
Namun semua negara itu, masih menjalankan demokrasi yang sifatnya perwakilan, yaitu semua keputusan besar yang menyangkut kepentingan negara ditetapkan oleh sebagian orang yang mewakili sebagian besar penduduk. Mereka inilah yang disebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“yang Terhormat”). Kepada mereka, rakyat menitipkan urusan negara untuk diatur, termasuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan di tingkat pusat atau daerah.
Namun ada satu negara yang mempraktekkan sistem demokrasi secara lebih langsung walaupun tetap dengan perwakilan, yaitu Swiss. Negara berpenduduk delapan juta orang, dengan pendapatan per kapita termasuk paling tinggi di dunia, dengan struktur masyarakat yang multi-etnis dan multi-bahasa ini, sistem pemerintahannya terdiri dari tingkat commune (kelurahan/desa)   yang berjumlah 2.485, canton (kabupaten/kota) berjumlah 26 dan nasional (federal). Setiap canton adalah otonom, yaitu mempunyai konstitusi, pemerintahan dan parlemen sendiri, seperti halnya tingkat nasional.
Perbedaan antara Swiss dengan negara-negara demokratis lain adalah bahwa setiap warga negara berhak meminta UU yang ditetapkan oleh parlemen untuk diputuskan secara langsung oleh rakyat (melalui referendum). Untuk itu, seseorang/sekelompok orang hanya perlu mengumpulkan tandatangan sebanyak minimum 50.000 orang (atau 1% dari jumlah penduduk yang mempunyai hak politik) dalam waktu 100 hari sejak ditetapkannya UU yang akan direferendum.
Selama ini memang hanya sedikit saja kejadian UU yang pernah ditolak oleh rakyat melalui referendum, karena proses perwakilan di sana mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat, yaitu bahwa anggota DPR yang dipilih rakyat mengetahui bahwa pekerjaan mereka akan diawasi secara serius oleh rakyat, maka mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya.
Agar sistem checks and balances berlangsung dengan nyata, rakyat juga mempunyai hak untuk mengusulkan amandemen terhadap UUD tentunya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hak azasi manusia. Untuk itu diperlukan tandatangan minimum dari 100.000 orang dalam waktu 18 bulan. Dengan adanya kesempatan ini maka rakyat benar-benar mengendalikan semua hal yang menyangkut kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Sistem demokrasi langsung di Swiss itu tidak memperlemah sistem demokrasi perwakilan namun mengurangi keterbatasannya. Sejak menjadi negara yang berdaulat pada tahun 1848, Swiss telah menetapkan diri menjadi negara dengan sistem demokrasi langsung. Namun baru setelah berjalan bertahun-tahun dengan banyak upaya perubahan yang demokratis,  maka Swiss menemukan sistem demokrasi yang lebih langsung seperti saat ini, di mana setiap kekuatan dan kelompok di negara itu mempunyai peluang yang sama untuk mengambil peran aktif dalam menetapkan agenda politik negara dan masyarakat.
Dan ini bukan hanya bersifat oposisional: UU yang ditentang oleh kelompok minoritas seringkali kandas pada saat dilakukan referendum, dan kebanyakan UU usulan pemerintah atau DPR mendapat dukungan rakyat. Pemerintah Swiss memang tidak menjalankan pemerintahan untuk rakyat, tetapi menjalankan pemerintahan bersama rakyat. Sistem ini terbukti membawa manfaat yang positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi: di kelurahan/desa (commune) dan di kabupaten/kota (canton) dimana banyak warganya ikut terlibat dalam politik  juga merupakan wilayah dengan layanan publik dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
Dari pengalaman Swiss kita dapat mempelajari bahwa demokrasi perwakilan dapat berjalan dengan lebih baik, jika partisipasi masyarakat dihargai dan diakomodasi. Urusan sangat penting harus ditentukan oleh rakyat, urusan yang kurang begitu penting oleh DPR, dan urusan implementasi oleh pemerintah atas mandat dari rakyat.

Gambar diambil dari sini.

5774

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Sitemap | Homepage | FAQs | Contact Us

This website is built with an adaptive display that automatically adjusts when you use a mobile device

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved