Publikasi Panduan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Assesment Tools

1. Assesment Tools dan Uji Sertifikasi : Download

Buku Kerja

1. Buku Kerja Kab/Kota : Download
2. Buku Kerja Provinsi : Download
3. Buku Kerja Pusat : Download

Juknis Online

1. Modul Online : Download

Modul Fasilitator Pendamping

1. Modul Fasilitator Pendamping : Download

Modul Pembelajaran

1. Modul Pembelajaran Kab/Kota : Download
2. Modul Pembelajaran Provinsi : Download
3. Modul Pembelajaran Pusat : Download

Modul Sinkronisasi

1. Modul Sinkronisasi Kab/Kota : Download
2. Modul Sinkronisasi Provinsi : Download
3. Modul Sinkronisasi Pusat : Download

Pelatihan Fasilitator

1. Leaflet Pelatihan : Download
2. Minggu 1 - Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah : Download
3. Minggu 2 - Konsep dan Pola Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN : Download
4. Minggu 3 - Implementasi Tahap-Tahap Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Download
5. Minggu 4 - Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Download
6. Ujian : Download

Peta Kompetensi

1. Pemetaan Standar Kompetensi : Download

Video

1. Video Sinkronisasi RPJMD RPJMN 2015 2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Download

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedmoman Evaluasi Pembangunan Nasional

Government of Indonesia (GoI) has highlighted that approximately IDR 2,877 trillion (60% of total infrastructure funding needs) is required to fill the gap of total infrastructure funding needs. It is essential to improve the private participation in accelerating infrastructure development in Indonesia up to 40% through Public Private Partnership (PPP) scheme as an alternate creative financing. Furthermore, to advance the quality of infrastructure services, private entity expected to contribute in sharing their knowledge and experience in the development, operation, and management of qualified infrastructure services. Moreover, the Government of Indonesia has committed to continuously improve and innovate in increasing investment attractiveness and to assure involvement of private sector.

Dalam rangka persiapan penyusunan RKP 2016 dan RAPBN 2016 serta untuk mempermudah dalam menyusun Renja K/L, disusunlah Buku Panduan pengisian formulir Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2016. Buku Panduan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara pengisian formulir Renja K/L baik substansi dari formulir isian maupun dalam kaitannya dengan penggunaan perangkat lunak komputer.

Aplikasi Renja K/L 2016 : Download

Petunjuk Pelaksanaan Trilateral Meeting 2016 : Download

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggualangan bencana. Indonesia sebagai negara rawan bencana, sudah seharusnya melakukan berbagai upaya yang perlu untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Ketangguhan menghadapi berbagai macam ancaman bencana dan risiko terhadap bencana merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memelihara hasil-hasil pembangunan.

Pedoman ini merupakan panduan bagi pelaksanaan kegiatan harmonisasi perencanaan pembangunan jangka menengah di Pusat dan di Daerah terkait dengan disusunnya RPJMN tahun 2015-2019. Pedoman ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan yang masih berlaku hingga pedoman ini disusun. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perbaikan RPJM Daerah yang telah ada untuk dapat menyelaraskan dengan RPJMN tahun 2015-2019.

Sebagai negara rawan bencana, sangat penting bagi Indonesia memiliki kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana untuk dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin timbul. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana telah mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah mempunyai perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting bagi setiap daerah untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tata Ruang (RTR) untuk menjamin pelaksanaannya dapat efektif dan terintegrasi.

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Oleh sebab itu, secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: (i) kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; serta (ii) upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian tema pembangunan 2014.

Penyusunan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, serta memberikan panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2012-2013 dalam menentukan strategi-strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi domestik.

Perkembangan Information and Communication Technology (ICT) saat ini sudah demikian pesat termasuk pemanfaatannya di dalam berbagai bidang. Seiring dengan itu, PNPM Mandiri yang mencakup beberapa program sektor dengan cakupan wilayah yang luas turut pula memanfaatkan teknologi tersebut.

UNDUH DOKUMEN

1. Strategi Komunikasi .. (application/pdf)
2. Pengelolaan Pengaduan Dan Masalah (PPM) .. (application/pdf)
3. Sistem Pengelolaan Informasi .. (application/pdf)
4. Pemantauan dan Evaluasi .. (application/pdf)
5. Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) .. (application/pdf)
6. PNPM Support Facility (PSF)Portfolio .. (application/pdf)
7. PNPM Support Facility Operations Manual .. (application/pdf)