Publikasi Policy Paper

Laporan ini menyajikan penyusunan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 2024, sebuah instrumen strategis yang dikembangkan sebagai bagian dari
Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045. Inisiatif yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas ini bertujuan untuk mengukur dan memantau kemajuan
pembangunan ekonomi biru secara komprehensif di tingkat nasional dan provinsi. IBEI dirancang sebagai alat navigasi kebijakan untuk mendukung transformasi
ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif

Bagian 1 memulai dengan memperkenalkan kerangka kerja holistik IBEI yang dibangun di atas tigapilar utama dan didukung oleh satu pilar enabler. Pilar Ekonomi mengukur vitalitas sektor kelautan, mulai dariperikanan, perdagangan, industri, hingga pariwisata

Bagian 2 menjelaskan metodologi perhitungann indeks yang dirancang untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas. IBEI menggunakan pendekatan Analisis Komponen Utama Bertahap (Multi-stage Principal Component Analysis - PCA) untuk menggabungkan 44 indikator menjadi sebuah skor komposit.

Bagian 3 memaparkan temuan umum dan analisis lanjutan dari hasil perhitungan IBEI 2024.Secara umum, temuan mengindikasikan bahwa ekonomi biru nasional menunjukkan kekuatan pada sektor hulu (seperti perikanan dan potensi pariwisata) dan dampak positif pada aspek sosial (khususnya peningkatan gizi).

Indeks Ekonomi Biru Indonesia//Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada hakikatnya merupakan instrumen strategis untuk memantau kemajuan pembangunan ekonomi biru secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, esensi dari indeks ini hanya dapat terwujud apabila seluruh indikator yang terkandung di dalamnya didukung oleh data yang lengkap, akurat, dan terkini. Ketersediaan data yang baik menjadi fondasi utama bagi IBEI untuk menghasilkan gambaran kondisi riil pembangunan ekonomi biru di berbagai wilayah Indonesia. Dengan data yang kuat, hasil IBEI dapat menjadi referensi penting bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah berjalan, mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, serta memperbaiki arah intervensi yang belum optimal. Selain itu, IBEI membuka ruang bagi pembelajaran antarwilayah melalui perbandingan capaian yang objektif,sehingga praktik baik dapat direplikasi dan tantangan bersama dapat diatasi secara kolaboratif. Petunjuk teknis ini disusun untuk memastikan proses pengukuran IBEI berjalan dengan metodologi yang konsisten dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.