Home
Profil
Struktur Organisasi
Chart Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Bagan
Data dan Informasi Utama
Produk Hukum (Peraturan Perundangan)
Undang-Undang Dasar
Undang-undang
Peraturan Menteri
SKB
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Peraturan Presiden
Kepres
Inpres
Surat Edaran
Kepmen
Kerangka Nasional
Pedoman/Tata Cara
Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembiayaan dan Pengendalian
Kerjasama Luar Negeri
Ekonomi Makro
Seminar
Isu Lintas Bidang
Makalah
Unit Kerja
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Agama dan Pendidikan
Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Politik dan Komunikasi
Direktorat Aparatur Negara
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja
Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
Deputi Bidang Ekonomi
Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter
Direktorat Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Direktorat Perencanaan Makro
Direktorat Keuangan Negara
Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
Direktorat Lingkungan Hidup
Direktorat Pangan dan Pertanian
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Direktorat Pengairan dan Irigasi
Direktorat Transportasi
Direktorat Permukiman dan Perumahan
Direktorat Energi, Listrik, Telekomunikasi dan Informatika
Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Direktorat Pengembangan Wilayah
Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
Direktorat Otonomi Daerah
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral
Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Inspektorat Utama
Inspektorat Bidang Administrasi Umum
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Pusat-Pusat
Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Staf Ahli
Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Hubungan Kelembagaan
Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman
Sekretariat Utama
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Biro Hukum
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Biro Umum
Berita dan Siaran Pers
Features
Info
Berita
SDM dan Kebudayaan
Ekonomi
Sumber Daya ALam dan Lingkungan Hidup
Kepegawaian
Tugas Pokok dan Fungsi Bappenas
Politik, Pertahanan dan Keamanan
Pendanaan Bangunan
Regional dan Otonomi Daerah
Umum
Kegiatan Utama
Press Release
Berita Harian Bappenas
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Email
Print
202
Contents Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia
28/01/2011
1.
Tugas, Pokok dan Fungsi Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia
21/11/2008
2.
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
21/11/2008
3.
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
21/11/2008
4.
Lowongan Pekerjaan sebagai Coordination Consultant dan Coordination Assistant
2 file
21/11/2008
5.
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009
5 file
21/11/2008
1.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 7-8 November 2006 di Sulawesi Tenggara
-
4 file
2.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 18 Desember 2006 di Kalimantan Tengah
-
4 file
3.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 6-7 Desember 2006 di Sulawesi Selatan
-
3 file
4.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 17 Oktober 2006 di Papua
-
5 file
5.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 29 November 2006 di Kepulauan Riau
-
3 file
6.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 11 Oktober 2006 di Jawa Tengah
-
4 file
7.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 15 November 2006 di DIY
-
3 file
8.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 21 September 2006 di Bangka Belitung
-
1 file
9.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 18 September 2006 di NAD
-
1 file
10.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 18-20 Juni 2006 di Bali
-
2 file
11.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 3 Oktober 2005 di Surabaya
-
6 file
12.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 19 september 2005 di Banjarmasin
-
9 file
13.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 23 Agustus 2005 di Makassar
-
9 file
14.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 27 Juni 2005 di Manado
-
6 file
15.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 13 Juni 2005 di Medan
-
7 file
16.
Laporan Pelaksanaan Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009 16 Mei 2005 di Padang
-
7 file
1.
Hakekat Bantuan Pembangunan DT II
Informasi Lainnya :
Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan
Lowongan Jasa Konsultan Pohukhankam
1 file
Lowongan Kerja untuk Jasa Konsultan Perseorangan Kegiatan STAR-SDP
2 file
Job Opportunity for Domestic Individual Consultant
1 file
Tugas, Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan
Membuat Komentar
Nama
Email Anda
Url Anda
gambar diatas tidak jelas,
Perbaharui kode verifikasi
Kode Ferifikasi
Komentar Anda
Unit Kerja
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
Deputi Bidang Ekonomi
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Inspektorat Utama
Pusat-Pusat
Staf Ahli
Sekretariat Utama
Membuat Komentar