Dalam beberapa tahun terakhir ini negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia diajak untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya dengan mengadopsi doktrin “good governance” sebagaimana dipromosi oleh World Bank, UNDP, United Nations dan beberapa agen internasional lainnya (lihat Edralin, 1997). Visi instiusi yang jelas, bekerja efisien dan efektif, transparan dalam pengambilan keputusan, akuntabel dalam berbagai tindakan dan keputusan, menghormati hak asasi manusia, dsb., merupakan nilai-nilai utama yang perlu mendapatkan perhatian segera.