Ketika kita sedang berbicara tentang otonomi daerah, dan yang diributkan hanya persoalan seputar presentase pendapatan daerah yang ke pusat dan yang ke daerah, perluasan sektor-sektor pendapatan daerah, pengalihan penanganan proyek-proyek, dan sebagainya, itu juga adalah pendangkalan makna. Dimana sesungguhnya desentralisasi di sektor ekonomi itu sudah termasuk dalam perbincangan desentralisasi politik (devolusi). Bila struktur masalahnya tidak seperti ini, kita bisa membayangkan bagaimana setelah sekian milyar uang sudah di kuasakan pada daerah, sementara tidak ada ruang politik yang terbuka didaerah, ini hanya akan memindahkan korupsi yang semula dipusat kedaerah. Dan rakyat tetap menjadi penonton yang miskin.


Unduh Dokumen