Penyusunan anggaran di semua negara ditentukan oleh unsur-unsur politik. Sejak 1969/70 sampai 1988/89, APBN kita berimbang, artinya penerimaan sama dengan pengeluarannya. Berimbangnya anggaran itu karena memang arahan GBHN yang merupakan dokumen politis itu mengatakan demikian, sehingga pemerintah mengusahakan sekuat tenaga untuk menyusun APBN yang berimbang. Wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen selalu mengatakan setuju dan bertepuk tangan setiap kali presiden selesai berpidato dalam menyampaikan nota keuangan. Maklum mayoritas keanggotaan dewan adalah dari Golkar yang merupakan partai pemerintah. Rakyat pada umumnya juga sependapat dengan kebijakan pemerintah yang nampaknya bagus itu, karena dalam hidup berumah tangga saja, pengeluaran harus seimbang dengan penerimaannya. Kata orang Jawa jangan sampai “kegedhen empyak kurang cagak”, artinya ibarat rumah yang kebesaran atap daripada tiangnya.


Unduh Dokumen