Kebijakan perimbangan keuangan dan desentralisasi kewenangan kepada Daerah Kabupaten/ Kota yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan tantangan tersendiri di bidang perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota. Di antara berbagai tantangan tersebut, yang cukup krusial adalah masalah ketidakseimbangan ketersediaan sumber-sumber antar daerah yang dihadapkan pada tuntutan terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi yang berkeadilan di seluruh daerah.


Unduh Dokumen