JARING PENGAMAN SOSIAL

Krisis ekonomi yang telah berlangsung satu tahun telah menyebabkan berbaliknya arah kondisi kesejahteraan penduduk Indonesia. Jika pada pertengahan tahun 1997 jumlah orang miskin diperkirakan menurun tinggal 10,1 persen dari total penduduk, maka pada tahun 1999 akan meningkat menjadi 14,1 persen atau sekitar 29 juta penduduk. Pertambahan jumlah penduduk miskin diperkirakan lebih banyak terjadi di wilayah perdesaan daripada wilayah perkotaan. Penduduk miskin di wilayah Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur diperkirakan bertambah lebih banyak daripada wilayah lain.

Pertumbuhan ekonomi yang negatif telah menyebabkan turunnya kesempatan kerja khususnya di wilayah perkotaan. Jumlah pengangguran terbuka akan meningkat, namun besarannya masih lebih kecil daripada penduduk yang setengah pengangguran (underemployed). Jumlah penduduk yang setengah pengangguran, yang mencapai 36 persen pada tahun 1996, tergolong rentan untuk masuk dalam kelompok penduduk miskin. Selain itu, krisis ekonomi telah menyebabkan upah riil pekerja menurun, misalnya sebesar - 10 persen untuk pekerja di wilayah Jawa Barat selama semester kedua tahun 1997.

Propinsi Periode Janý97-Janý98 Periode Julý97-Janý98
Jawa Barat -6,8 -10,0
Jawa Tengah -12,1 -13,4
Jawa Timur -13,1 -11,2
Sumatera Barat -5,2 -5,0
Sulawesi Selatan -8,0 -5,7
Nusa Tenggara Barat -8,2 -12,0

Tabel 2
Perubahan Upah Riil Di Beberapa Propinsi dalam %
Sumber : Laporan Bank Dunia, Indonesia in Crisis - A Macroeconomic Update, 1998

Krisis ekonomi yang terjadi tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan penduduk saat ini namun juga berpengaruh terhadap prospek pendapatannya di masa mendatang. Keadaan ini terutama akan terjadi pada kelompok masyarakat miskin yang semakin sulit memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jumlah anak putus sekolah diperkirakan sekitar 1,5 juta anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah telah melakukan kampanye nasional untuk mendorong orang tua tetap menyekolahkan anak. Jumlah anggaran pendidikan dasar juga dinaikkan secara berarti pada APBN 1998/99.

Sementara itu kondisi pengadaan fasilitas kesehatan tampak lebih mengkhawatirkan daripada pendidikan. Nilai tukar rupiah yang jauh merosot telah menyebabkan harga-harga obat dan peralatan kesehatan menjadi sangat mahal. Oleh karena itu alokasi anggaran kesehatan ditingkatkan dan subsidi obat-obatan untuk Puskesmas tetap dilanjutkan. Adanya bantuan nutrisi bagi ibu hamil, bayi, dan anak balita khususnya pada masyarakat miskin juga mendapatkan perhatian.

Untuk mengurangi dampak krisis yang lebih buruk, khususnya pada masyarakat miskin, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan penting seperti menjaga keterjangkauan dan kesediaan pangan, menjaga daya beli masyarakat miskin, mempertahankan fasilitas sosial yang penting, dan mengupayakan tindakan khusus untuk memelihara kesejahteraan ibu dan anak. Dalam tahun anggaran 1998/99 pemerintah melalui BULOG memberikan subsidi pangan untuk komoditi beras, gula pasir, kedelai, terigu, jagung, bungkil kedelai, dan pakan ternak. Selain itu juga diberikan subsidi untuk menunjang produksi padi seperti pupuk, benih padi, dan kredit. Keseluruhan subsidi, termasuk BBM, listrik, dan obat-obatan, yang diberikan dalam tahun anggaran 1998/99 mencapai Rp 58,8 triliun. Jumlah subsidi ini diharapkan semakin menurun dengan membaiknya kondisi perekonomian dalam jangka menengah.

Meskipun menyadari pentingnya bantuan subsidi, beberapa pengamat mengkhawatirkan inefisiensi dalam pelaksanaannya. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga donor. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh staf Bank Dunia menunjukkan biaya pemberian subsidi beras sebesar satu dollar AS untuk kelompok masyarakat miskin dapat mencapai sekitar dua hingga tiga dollar AS.

Untuk mengatasi masalah inefisiensi ini perlu dilakukan secara teliti disain pemberian subsidi. Ada 5 elemen penting yang disarankan Bank Dunia dan sudah dikembangkan oleh pemerintah dalam merancang subsidi untuk padat karya misalnya, yaitu: (1) mempunyai target berdasarkan lokasi; (2) upah yang diberikan di bawah upah pasaran; (3) mengutamakan partisipasi wanita; dan (4) fleksibel; serta (5) komponen upahnya tinggi. Dengan mempertimbangkan kelima elemen ini, biaya yang dikeluarkan untuk subsidi melalui padat karya lebih rendah daripada biaya untuk subsidi beras.