Kementerian Perancanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menerima Study Visit Delegasithe Presidency Revenue Mobilisasion, Allocation, and Fiscal Commission of Nigeria, yang terdiri dari enam Federal Commissioners, yaitu Mr. Abdullah LawalInde, Mr. Anyanwu Casimir Ibenyewa, Mr. Amodu Ignatius Alhaji, Mr. Ademola AyodejiSina, dan Mr. Isa Gaidam, yang juga disertai Mr. Mohammed Adamu Baba, sebagai Director for Human Resources, dan Mr. Adebamiro Sunday Ademola, sebagai Senior Revenue Officer. Delegasi Nigeria iniditerima oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Direktur Keuangan Negara, Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA, dan Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Drs. Syafril Basir, MPIA. pertemuan diadakan di Ruang SG1-2, dan berlangsung dari pukul 10.15 sampai dengan pukul 11.35 WIB.
Ketua Delegasi, Mr. Abdullah Lawal Inde, menyampaikan bahwa para anggota delegasinya sangat menghargai pengalaman Indonesia khususnya di bidang penerimaan negara dan alokasi penerimaan negara, dan umumnya di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, Mr. Inde mengatakan bahwa delegasinya ingin mengetahui lebih dalam mengenai institutional development dan masalah pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, hal ini penting mengingat terdapat beberapa kesamaan antara Indonesia dan Nigeria, antara lain dalam aspek multi-etnisitas.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan selanjutnya menyampaikan paparan tentang Planning and Budgeting Reform in Indonesia. Beberapa pokok paparan tersebut menyangkut: better integration of planning and budgeting, improved fiscal discipline, improved budget allocation, improved transparency, dan more effective/efficient service delivery. Beberapa pokok paparan lain menyangkut: prioritas pembangunan, sasaran pembangunan ekonomi, dan strategi pendanaan pembangunan selama periode 2010-2014.
Berdasarkan paparan tersebut, para anggota delegasi pejabat Nigeria ini mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain tentang ‘tax collection costs’ di Indonesia, yang dijawab sebesar kurang dari 5 persen, setelah memperhitungkan luas geografis dan tingkat kemampuan SDM aparatur pajak. Juga ditanya tentang ‘transparency and fiscal discipline’ yang dijawab bahwa pembangunan transparansi di Indonesia tidak hanya menyangkut disiplin fiskal tetapi juga sasaran yang lebihluasyaitu peningkatan demokratisasi. Beberapa pertanyaan lain menyangkut : bagaimana Indonesia menangani masalah kemiskinan, bagaimana Indonesia melaksanakan ‘transfers to the regions’, bagaimana kebijakan Indonesia tentang subsidi, yang pada APBN 2012 berjumlah 2.6 persendari PDB, dan bagaimana Indonesia merencanakan kebijakan untuk mengantisipasi semakin menunurunnya penerimaan negara dari sektor migas.
Pada akhir pertemuan diadakan acara tukar-menukar cinderamata dan acara foto bersama.
Membuat Komentar