Pada tanggal 1 – 5 Maret 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas telah melaksanakan kunjungan kerja ke Australia dalam rangka memenuhi undangan resmi Pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri Australia, H.E. Mr. Kevin Rudd. Hasil pokok kunjungan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Strategic Partnership Indonesia-Australia
Australia memfokuskan kerja sama pembangunan di kawasan Asia-Pasifik, dengan Indonesia sebagai mitra terpentingnya. Review kerja sama Indonesia-Australia yang baru saja dilakukan oleh panel independen, yang antara lain beranggotakan mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Mr. Bill Farmer, menunjukkan hasil yang baik. Hasil yang baik ini diharapkan dapat disampaikan dalam pertemuan High Level Forum tentang aid effectiveness yang akan dilaksanakan di Busan, Korea Selatan, pada akhir tahun 2011.
Dengan hasil review tersebut Pemerintah Australia bermaksud meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Berdasarkan rencana Australia untuk menaikkan level Official Development Assistance (ODA) menjadi 0,5% dari GNP-nya, maka nilai kerja sama dengan Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 2 kali lipat dari yang sekarang.
Dalam kaitan itu, hasil pembicaraan dengan Dirjen AusAid, Mr. Peter Baxter, menyepakati penjajakan kerja sama Food Security, utamanya peningkatan produktivitas sektor pertanian; perkuatan kerja sama dalam Economic Growth and Management yang menyangkut implementasi program Reduced Emission from Deforestration and Degradation (Climate Change) di Kalimantan dan Jambi; serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah timur Indonesia. Disamping itu, juga direncanakan perkuatan kerja sama dalam pilar Investing on People (pendidikan dan kesehatan), serta penanganan bencana alam. Untuk bidang pendidikan, direncanakan peningkatan kualitas pendidikan 9 tahun, termasuk madrasah, serta kerja sama riset di perguruan tinggi untuk pengembangan kebijakan pendidikan. Untuk bidang kesehatan, direncanakan pemberian dukungan untuk pencapaian target MDGs dalam Maternal and Child Health, serta penanganan HIV/AIDS. Untuk penanganan bencana alam, dikembangkan program Disaster Risk Managament dan Safer Community through Disaster Risk Reduction.
2. Kerja Sama dalam Kerangka G-20 Working Group on Development (G-20 WGD)
Dalam G-20 WGD, saat ini dikembangkan multi-year action plan yang meliputi 9 pilar, yaitu: Infrastructure; Human Resource Development; Trade; Private Investment and Job Creation; Food Security; Growth with Resilience; Financial Inclusion; Domestic Resource Mobilization; and Knowledge Sharing. Namun, Perancis sebagai tuan rumah pertemuan G-20 tahun ini mengindikasikan bahwa pertemuan G-20 tahun ini akan fokus pada 2 pilar, yaitu pilar Food Security terutama terkait dengan regulasi sektor pertanian dan pilar Infrastrukture dengan fokus wilayah Afrika. Hasil pembicaraan dengan Sherpa G-20 Australia, Mr. Gordon de Brouwer, menyepakati agar untuk pilar ketahanan pangan juga dipertimbangkan isu peningkatan produktivitas sektor pertanian, sedangkan untuk pilar infrastruktur juga dipertimbangkan wilayah Asia-Pasifik.
Sementara untuk pilar Growth Resilience yang dikoordinasikan Australia bersama dengan Indonesia tetap mendapat perhatian utama di pertemuan G-20 tahun ini di Perancis. Salah satu langkah nyata di bidang ini adalah dalam bentuk kerja sama Triangular (North-South-South) Cooperation, dimulai dalam bidang Social Protection, yaitu Indonesia akan melakukan Knowledge Sharing tentang program penanggulangan kemiskinan (seperti PNPM) dengan negara berkembang lainnya (dimulai dengan Afghanistan, dan kemungkinan perluasan dengan Timor Leste, negara-negara Pasifik, serta Timur-Tengah) melalui fasilitasi/pembiayaan Australia (bekerja sama dengan AusAid).
3. Kerja Sama Institusi Policy Formulation di Bidang Perencanaan dan Penganggaran
Dalam bidang perencanaan dan penganggaran, terdapat 3 (tiga) institusi pembuat kebijakan setingkat kementerian, yaitu: (i) Prime Minister Office and Cabinet (PM&C), yang bertanggung jawab untuk penetapan dan evaluasi prioritas pembangunan; (ii) Treasury, yang bertanggung jawab untuk kebijakan fiskal (postur APBN dan pengelolaan kebijakan fiskal secara keseluruhan, termasuk debt management); dan (iii) Department of Finance and Deregulation, dengan tugas utama pada expenditure management. Namun, tugas ketiga institusi tersebut dikoordinasikan dalam suatu Komite di bawah Perdana Menteri yang disebut Expenditure Review Committee. Disamping itu, perumusan kebijakan juga didukung oleh riset perencanaan dan evaluasi program yang independen seperti The Productivity Commission.
Dalam kaitan ini, pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia, Ms. Penny Wong, dan Secretary, Mr. David Tune, juga menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama dalam reformasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan RI, terutama dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu berbasis kinerja dan berjangka menengah.
4. Penguatan Analytical-Based Policy Formulation
Exchange views dalam melakukan analytical-based policy formulation dalam rangka memperkuat kualitas perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan Acting Secretary Prime Minister Office, Chairman of Productivity Commission, dan para General Managers Treasury. Secara khusus, juga terdapat pembicaraan tentang isu climate change dengan departemen terkait di Australia, terutama untuk program kerja sama yang difasilitasi oleh AusAid.
Pertemuan untuk penguatan analytical-based policy formulation juga dilaksanakan dengan pihak Center of Policy Studies, Monash University. Pertemuan tersebut membahas kerja sama yang saat ini telah dilakukan oleh Monash University dengan berbagai institusi di Indonesia (lembaga pemerintahan dan universitas), serta rencana pengembangan analytical-based policy formulation dengan Bappenas.
Membuat Komentar