Inpres No.5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan IMF

Menimbang

:

1. bahwa kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) selama ini telah turut serta meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia;

2. bahwa untuk lebih mendayagunakan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam negeri guna menjaga dan meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, Pemerintah telah merumuskan program-program sebagai pedoman kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF;

3. bahwa dalam pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan kesamaan pemahaman, kesatuan tindak dan keterpaduan langkah dari unsur-unsur lembaga pemerintahan;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF;

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

8. Menteri Pertanian;

9. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

11. Menteri Perhubungan;

12. Menteri Kelautan dan Perikanan;

13. Menteri Kesehatan;

14. Menteri Pendidikan Nasional;

15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

17. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

18. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

20. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;

21. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

22. Sekretaris Negara;

23. Jaksa Agung Republik Indonesia;

24. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

26. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

27. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

28. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;

29. Para Gubernur;

30. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PERTAMA

:

Melaksanakan kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dengan sasaran pokok:

1. memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro ;

2. melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan

3. meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

KEDUA

:

Dalam pencapaian sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar memperhatikan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF.

KETIGA

:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT

:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai lingkup koordinasinya.

KELIMA

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KEENAM

:

Untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Pemantauan .

KETUJUH

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan Instruksi Presiden ini berkaitan dengan bidang tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

KEDELAPAN

:

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V Nahattands