Kepres No.52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat d

bahwa untuk menjaga keserasian materi dan sinkronisasi jadwal penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerntahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dibentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999;

bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional, dipandang perlu menyempurnakan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut;

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

Membentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota

:

Wakil Ketua merangkap Anggota

:

Sekretaris merangkap Anggota

:

Wakil Sekretaris merangkap Anggota

:

:

1. Wakil Sekretaris Kabinet;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;

4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
Daerah, Departemen Dalam Negeri;

5. Sekretaris Menteri Negara Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan;

6. Sekretaris Menteri Negara Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
dan Pengentasan Kemiskinan;

7. Sekretaris Menteri Negara Koordinator
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

8. Sekretaris Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara;

9. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen
Keuangan;

10. Kepala Badan Analisa Keuangan
dan Moneter, Departemen Keuangan;

11. Para Eselon I pada Kantor Menteri
Negara Otonomi Daerah;

12. Deputi III Bidang Regional dan
Sumber Daya Alam, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Koordinasi mempunyai tugas :

Merumuskan dan menyusun konsep strategi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk struktur kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan peraturan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Memantau dan memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disiapkan oleh Instansi terkait.

Melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Membantu Menteri Negara Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada koordinasi pembahasan dan perumusan naskah peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merumuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh Pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan dan perwujudan Otonomi Daerah termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sumber Daya Aparatur.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketua Tim atau Pejabat yang ditunjuk diikutkan pada setiap rapat Menteri Negara Koordinator yang agendanya menyangkut permasalahan Otonomi Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua Instansi terkait di Pusat maupun di Daerah.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang menangani bidang-bidang tertentu dan Tim Kerja Sekretariat yang pembentukannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Segala biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggara Belanja Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah.

Biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi melanjutkan dan memanfaatkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999.

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.