UU No.17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara TA 2000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR17TAHUN 2002

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Compta-biliteitswet Stbl. Tahun 1925 Nomor 448)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal1

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh darisumber-sumber :

a.Penerimaan Perpajakan;

b.Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

(3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufc adalah sebesar Rp 0,00 (nihil).

(5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).

Pasal2

(1) RealisasiPenerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;

b.Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

(5)Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal3

(1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a.Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;

b.Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;

c.Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

(2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah).

(3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesarRp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal4

(1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a.Pengeluaran Rutin;

b.Pengeluaran Pembangunan.

(2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufa adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

(3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal5

(1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran2000sebesarRp205.334.504.203.059,00(dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratusempat puluhlima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh darisumber-sumber :

a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp18.900.000.000.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah);

b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

(3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluhtigamiliarempatratustigapuluhempat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal28 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR69

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR17TAHUN 2002
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesarRp115.912.553.967.084,00 yang terdiridari:

a.Pajak dalam negeri	Rp108.884.226.302.945,00
0110Pajak penghasilan Nonmigas	Rp38.421.473.603.095,00
0120Pajak penghasilan migas	Rp18.651.550.493.621,00
0130Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajakpenjualan atas barang mewah ( PPN dan PPnBM )	Rp 35.231.786.984.010,00
0140Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp 3.525.326.197.974,00
0150Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp 930.787.751.768,00
0160Cukai	Rp11.286.606.555.345,00
0170Pajak lainnya (Bea meterai)	Rp 836.694.717.132,00
b.Pajak perdagangan internasional	Rp 7.028.327.664.139,00
0210Bea masuk	Rp 6.697.068.981.518,00
0230Pungutan (pajak) ekspor	Rp 331.258.682.621,00

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp89.421.950.235.975,00 yang terdiri dari :

a.Penerimaan sumber daya alam	Rp76.290.055.913.055,00
0310Penerimaan minyak bumi	Rp50.953.017.680.978,00
0320Penerimaan gas alam	Rp15.707.944.490.800,00
0330Penerimaan pertambangan umum	Rp 856.869.752.730,00
0340Penerimaan kehutanan	Rp 8.719.284.333.817,00
0350Penerimaan perikanan	Rp 52.939.654.730,00
b.Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik Negara	Rp4.017.807.791.740,00
0410Bagian laba dari BUMN	Rp 4.017.807.791.740,00
c.Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya	Rp 9.114.086.531.180,00
0510Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp 35.720.453.616,00
0511Penjualan hasil pertanian, per-kebunan	Rp 1.716.577.296,00
0512Penjualan hasil peternakan	Rp 2.000.612.373,00
0513Penjualan hasil perikanan	Rp 946.493.808,00
0514Penjualan hasil sitaan	Rp 11.968.742.277,00
0515Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp 183.501.009,00
0516Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp 197.869.948,00
0517Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp 4.033.702.730,00
0519Penjualan lainnya	Rp 14.672.954.175,00
0520Penjualan aset tetap	Rp 31.651.742.549,00
0521Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp 5.249.863.976,00
0522Penjualan kendaraan bermotor	Rp 601.075.954,00
0523Penjualan sewa beli	Rp 18.413.519.233,00
0529Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	Rp 7.387.283.386,00
0530Pendapatan sewa	Rp 9.691.207.886,00
0531Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp 3.755.932.445,00
0532Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp 3.507.954.329,00
0533Sewa benda-benda bergerak	Rp 1.663.376.092,00
0539Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp 763.945.020,00
0540Pendapatan jasa I	Rp460.738.215.475,00
0541Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp 37.353.191.541,00
0542Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	Rp 362.710.465,00
0543Pendapatansurat keterangan, visa, paspor, dan SIM, STNK, BPKB	Rp 208.609.744.886,00
0544Pendapatan jasa pertanahan	Rp 10.592.429.472,00
0545Pendapatan hak dan perijinan	Rp 164.031.437.689,00
0546Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	Rp7.647.798.492,00
0547Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	Rp6.631.993.783,00
0548Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp 3.468.013.155,00
0549Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp22.040.895.992,00
0550Pendapatan jasa II	Rp853.922.833.398,00
0551Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp 70.087.715.652,00
0552Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	Rp307.501.493.126,00
0553Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp10.189.941.146,00
0554Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	Rp5.045.402.018,00
0555Pendapatan biaya penagihan pajak-pajaknegara dengan surat paksa	Rp 2.236.312.541,00
0556Pendapatan uang pewarganegara-an	Rp 6.975.294.693,00
0557Pendapatan bea lelang	Rp132.792.250.618,00
0558Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp42.219.640.368,00
0559Pendapatan jasa lainnya	Rp276.874.783.236,00
0560Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp87.404.370.945,00
0580Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	Rp621.629.727.512,00
0581Pendapatan penjualan swadana	Rp 5.496.146.964,00
0582Pendapatan sewa swadana	Rp 2.984.750.516,00
0583Pendapatan jasa swadana	Rp613.148.830.032,00
0610Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp24.750.756.622,00
0611Legalisasi tanda tangan	Rp 122.707.964,00
0612Pengesahan surat di bawah tangan	Rp 14.038.450,00
0613Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp 764.937.469,00
0614Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	Rp11.637.328.085,00
0615Ongkos perkara	Rp 991.040.729,00
0619Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp11.220.703.925,00
0710Pendapatan pendidikan	Rp7.971.369.764,00
0711Uang pendidikan	Rp3.683.969.372,00
0712Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp 3.706.365.559,00
0713Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp 57.493.000,00
0719Pendapatan pendidikan lainnya	Rp 523.541.833,00
0780Pendapatan pendidikan swadana	Rp604.755.627.475,00
0781Pendapatan pendidikan swadana	Rp604.755.627.475,00
0810Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp179.757.894.291,00
0811Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp 85.644.933.166,00
0812Penerimaan kembali belanja daerah otonom	Rp 21.756.648.972,00
0813Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp 50.585.706.785,00
0814Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp 10.651.133.219,00
0815Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp 11.119.472.149,00
0820Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp599.335.922.711,00
0821Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp 67.334.191.753,00
0822Penerimaan kembali belanja pegawai otonom	Rp3.014.469.225,00
0823Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp 5.952.669.476,00
0824Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp236.559.273.414,00
0825Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp286.475.318.843,00
0840Pendapatan pelunasan piutang	Rp4.989.842.187.810,00
0841Pendapatan pelunasan piutang	Rp 4.989.842.187.810,00
0880Pendapatan lain-lain swadana	Rp10.238.344.589,00
0881Pendapatan lain-lain swadana	Rp 10.238.344.589,00
0890Pendapatan lain-lain	Rp596.675.876.537,00
0891Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	Rp 2.227.858.755,00
0892Penerimaan denda keterlam-batanpenyelesaian pekerjaan	Rp16.323.365.048,00
0893Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp 6.201.984.493,00
0894Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	Rp54.924.339,00
0895Pendapatan atas denda administrasi BPHTB	--------
0899Pendapatan anggaran lainnya	Rp571.867.743.902,00

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp178.587.403.644.090,00 terdiri dari :

01Sektor Industri Rp82.999.609.292,00
01.1Subsektor IndustriRp82.999.609.292,00

02Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp819.564.808.952,00
02.1Subsektor Pertanian Rp251.335.711.110,00
02.2Subsektor Kehutanan Rp568.229.097.842,00

03Sektor PengairanRp26.183.455.264,00
03.1Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air---
03.2Subsektor Irigasi Rp26.183.455.264,00

04Sektor Tenaga KerjaRp313.459.497.009,00
04.1Subsektor Tenaga Kerja Rp313.459.497.009,00

05Sektor Perdagangan, PengembanganUSAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi Rp134.924.474.286.930,00
05.1Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 80.276.768.883,00
05.2Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 54.064.625.714,00
05.3Subsektor Pengembangan Usaha Nasional ---
05.4Subsektor Keuangan Rp134.764.872.315.849,00
05.5Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp25.260.576.484,00

06Sektor Transportasi, Meteorologi DAN Geofisika Rp336.705.103.355,00
06.1Subsektor Prasarana JalanRp 17.235.345.259,00
06.2Subsektor Transportasi Darat Rp 29.390.770.362,00
06.3Subsektor Transportasi LautRp174.679.865.922,00
06.4Subsektor Transportasi UdaraRp 61.033.936.662,00
06.5Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan(SAR) Rp 54.365.185.150,00

07Sektor Pertambangan dan EnergiRp337.156.838.428,00
07.1Subsektor Pertambangan Rp331.007.623.985,00
07.2Subsektor Energi Rp6.149.214.443,00

08Sektor Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiRp132.533.603.747,00
08.1Subsektor Pariwisata Rp53.205.992.268,00
08.2Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp79.327.611.479,00

09Sektor Pembangunan Sarah
dan TraNsmigrasi Rp 16.105.800.068.662,00
09.1Subsektor Pembangunan Daerah Rp 16.090.648.923.114,00
09.2Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah HutanRp15.151.145.548,00

10Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp267.234.076.637,00
10.1Subsektor Lingkungan Hidup Rp10.876.054.683,00
10.2Subsektor Tata Ruang Rp256.358.021.954,00

11Sektor Pendidikan, KebudayaanNasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG
MAHA Esa, Pemuda dan Olah ragaRp 6.987.253.174.111,00

11.1Subsektor Pendidikan Rp6.504.897.254.250,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan
Kedinasan Rp375.343.037.243,00
11.3Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha EsaRp97.632.075.057,00
11.4Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp9.380.807.561,00

12Sektor Kependudukan dan KELUARGASejahteraRp426.425.433.435,00
12.1Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana Rp426.425.433.435,00

13Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, Anak dan RemajaRp680.876.923.001,00
13.1Subsektor Kesejahteraan SosialRp22.873.159.401,00
13.2Subsektor KesehatanRp658.003.763.600,00
13.3Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja---

14Sektor Perumahan dan Permukiman Rp23.616.506.009,00
14.1Subsektor Perumahan dan PermukimanRp23.181.694.155,00
14.2Subsektor Penataan Kota dan BangunanRp434.811.854,00

15Sektor AgamaRp1.151.755.322.309,00

15.1Subsektor Pelayanan Kehidupan BeragamaRp261.492.299.429,00
15.2Subsektor Pembinaan Pendidikan AgamaRp890.263.022.880,00

16Sektor Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp435.256.791.450,00

16.1Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi---
16.2Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan
Dasar Rp266.698.960.263,00
16.3 Subsektor Kelembagaan PrasaranadanSarana Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp37.918.459.499,00
16.4Subsektor Kelautan---
16.5Subsektor KedirgantaraanRp1.843.320.476,00
16.6Subsektor Sistem Informasi dan StatistikRp128.796.051.212,00

17Sektor HukumRp886.156.761.240,00

17.1Subsektor Pembinaan Hukum NasionalRp741.085.453.921,00
17.2Subsektor Pembinaan Aparatur HukumRp145.071.307.319,00
17.3Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum ---

18Sektor Aparatur Negara dan PengawasanRp4.105.151.965.937,00

18.1Subsektor Aparatur NegaraRp3.799.344.063.390,00
18.2Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan PengawasanRp 305.807.902.547,00

19Sektor Politik, Hubungan Luar NEGERI,

Penerangan, Komunikasi dan Media MassaRp1.631.877.071.525,00

19.1Subsektor PolitikRp165.141.948.629,00
19.2Subsektor Hubungan Luar NegeriRp1.404.869.832.276,00
19.3Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
Media MassaRp61.865.290.620,00

20Sektor Pertahanan dan KeamananRp 8.912.922.346.797,00
20.1Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan
Masyarakat---
20.2Subsektor Tentara Nasional IndonesiaRp 5.873.153.805.594,00
20.3Subsektor KepolisianRp 2.983.793.274.203,00
20.4Subsektor PendukungRp55.975.267.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp42.879.335.101.297,00 terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

a.Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp25.909.710.201.956,00 terdiri dari :

01Sektor Industri Rp41.981.171.762,00
01.1Subsektor IndustriRp41.981.171.762,00

02Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp497.311.358.708,00
02.1Subsektor PertanianRp489.631.813.609,00
02.2Subsektor KehutananRp7.679.545.099,00

03Sektor PengairanRp670.189.728.713,00
03.1Subsektor Pengembangan Sumber
Daya AirRp269.972.834.384,00
03.2Subsektor IrigasiRp400.216.894.329,00

04Sektor Tenaga KerjaRp75.313.109.946,00
04.1Subsektor Tenaga KerjaRp75.313.109.946,00

05Sektor Perdagangan, Pengembangan
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KoperasiRp261.631.171.357,00
05.1Subsektor Perdagangan Dalam NegeriRp10.355.112.602,00
05.2Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp36.064.010.651,00
05.3Subsektor Pengembangan Usaha
NasionalRp61.392.562.578,00
05.4Subsektor KeuanganRp28.311.746.950,00
05.5Subsektor Koperasi dan Pengusaha
KecilRp125.507.738.576,00

06Sektor Transportasi, Meteorologi
DAN GeofisikaRp927.483.880.248,00
06.1Subsektor Prasarana JalanRp703.749.975.101,00
06.2Subsektor Transportasi DaratRp105.893.056.939,00
06.3Subsektor Transportasi LautRp41.352.803.628,00
06.4Subsektor Transportasi UdaraRp70.755.817.319,00
06.5Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan(SAR)Rp5.732.227.261,00

07Sektor Pertambangan dan EnergiRp382.024.593.421,00
07.1Subsektor PertambanganRp36.345.719.851,00
07.2Subsektor EnergiRp345.678.873.570,00

08Sektor Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiRp30.391.598.819,00
08.1Subsektor PariwisataRp23.996.760.557,00
08.2Subsektor Pos dan TelekomunikasiRp6.394.838.262,00

09Sektor Pembangunan Daerah dan TraNsmigrasiRp17.029.275.904.473,00
09.1Subsektor Pembangunan Daerah Rp16.678.740.246.508,00
09.2Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah HutanRp50.535.657.965,00

10Sektor Lingkungan Hidup dan Tata RAUNG Rp98.568.954.947,00
10.1Subsektor Lingkungan HidupRp62.095.924.525,00
10.2Subsektor Tata RuangRp36.473.030.422,00

11Sektor Pendidikan, KebudayaanNASIONAL,
Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG MAHA
Esa, Pemuda dan Olah ragaRp2.410.637.636.685,00
11.1Subsektor PendidikanRp2.150.593.899.279,00
11.2Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan KedinasanRp190.344.041.472,00
11.3Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha EsaRp40.334.816.419,00
11.4Subsektor Pemuda dan Olah RagaRp29.364.879.515,00

12Sektor Kependudukan dan Keluarga SejahteraRp 148.547.388.764,00
12.1Subsektor Kependudukan dan Keluarga
BerencanaRp148.547.388.764,00

13Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, Anak dan Remaja Rp1.134.544.631.772,00
13.1Subsektor Kesejahteraan SosialRp140.965.805.855,00
13.2Subsektor KesehatanRp642.191.258.357,00
13.3Subsektor Peranan Wanita, Anak
dan RemajaRp351.387.567.560,00

14Sektor Perumahan dan PermukimanRp232.193.106.890,00
14.1Subsektor Perumahan dan PermukimanRp226.155.938.436,00
14.2Subsektor Penataan Kota dan BangunanRp6.037.168.454,00

15Sektor AgamaRp42.148.866.676,00
15.1Subsektor Pelayanan Kehidupan
BeragamaRp20.434.696.093,00
15.2Subsektor Pembinaan Pendidikan AgamaRp21.714.170.583,00

16Sektor Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp368.290.232.634,00
16.1Subsektor Teknik Produksi dan TeknologiRp92.393.669.681,00
16.2Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan
Dasar Rp28.312.227.192,00
16.3Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp42.382.992.615,00
16.4Subsektor KelautanRp31.203.593.931,00
16.5Subsektor KedirgantaraanRp24.785.625.460,00
16.6Subsektor Sistem Informasi dan StatistikRp149.212.123.755,00

17Sektor HukumRp123.283.533.889,00
17.1Subsektor Pembinaan Hukum NasionalRp12.755.363.587,00
17.2Subsektor Pembinaan Aparatur HukumRp31.273.671.807,00
17.3Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp79.254.498.495,00

18Sektor Aparatur Negara dan PengawasanRp443.902.059.808,00
18.1Subsektor Aparatur NegaraRp393.454.418.654,00
18.2Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan PengawasanRp50.447.641.154,00

19Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,
Komunikasi dan Media MassaRp38.648.257.494,00
19.1Subsektor PolitikRp1.720.576.389,00
19.2Subsektor Hubungan Luar NegeriRp9.837.228.134,00
19.3Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media MassaRp27.090.452.971,00

20Sektor Pertahanan dan KeamananRp953.343.014.950,00
20.1Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan MasyarakatRp625.530.635.965,00
20.2Subsektor TNIRp197.068.860.484,00
20.3Subsektor KepolisianRp106.676.888.076,00
20.4Subsektor PendukungRp24.066.630.425,00

b.Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 16.969.624.899.341,00 terdiri dari :

01Sektor Industri Rp89.324.659.182,00 01.1Subsektor IndustriRp89.324.659.182,00

02Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp1.451.354.654.967,00

02.1Subsektor PertanianRp1.406.754.251.441,00
02.2Subsektor KehutananRp44.600.403.526,00

03Sektor PengairanRp1.468.933.787.710,00

03.1Subsektor Pengembangan Sumber
Daya AirRp1.131.317.802.470,00
03.2Subsektor IrigasiRp337.615.985.240,00

04Sektor Tenaga KerjaRp70.553.052.911,00
04.1Subsektor Tenaga KerjaRp70.553.052.911,00

05Sektor Perdagangan, PengembanganUSAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KoperasiRp1.026.432.130.485,00

05.1Subsektor Perdagangan Dalam NegeriRp134.007.638.692,00
05.2Subsektor Perdagangan Luar NegeriRp45.076.973,00
05.3Subsektor Pengembangan Usaha
NasionalRp5.866.919.635,00
05.4Subsektor KeuanganRp785.190.374.094,00
05.5Subsektor Koperasi dan Pengusaha
KecilRp101.322.121.091,00

06Sektor Transportasi, Meteorologi DAN GeofisikaRp2.569.177.051.251,00

06.1Subsektor Prasarana JalanRp2.122.496.949.654,00
06.2Subsektor Transportasi DaratRp322.144.932.732,00
06.3Subsektor Transportasi LautRp33.782.475.792,00
06.4Subsektor Transportasi UdaraRp90.752.693.073,00
06.5Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan(SAR)---

07Sektor Pertambangan dan EnergiRp891.874.021.980,00
07.1Subsektor Pertambangan--
07.2Subsektor EnergiRp891.874.021.980,00

08Sektor Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiRp368.073.940.746,00
08.1Subsektor Pariwisata--
08.2Subsektor Pos dan TelekomunikasiRp368.073.940.746,00

09Sektor Pembangunan Daerah dan TraNsmigrasiRp1.963.178.252.309,00
09.1Subsektor Pembangunan Daerah Rp1.963.178.252.309,00
09.2Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan---

10Sektor Lingkungan Hidup dan Tata RUANGRp487.491.940.334,00
10.1Subsektor Lingkungan HidupRp398.194.619.765,00
10.2Subsektor Tata RuangRp89.297.320.569,00

11Sektor Pendidikan, KebudayaanNASIONAL,
Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG MAHA Esa,
Pemuda dan Olah ragaRp2.183.348.583.896,00
11.1Subsektor Pendidikan Rp2.128.179.782.001,00
11.2Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan KedinasanRp52.829.411.676,00
11.3Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa---
11.4Subsektor Pemuda dan Olah RagaRp2.339.390.219,00

12Sektor Kependudukan dan Keluarga SejahteraRp115.875.190.021,00
12.1Subsektor Kependudukan dan Keluarga
BerencanaRp115.875.190.021,00

13Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, Anak dan RemajaRp 1.307.517.392.945,00

13.1Subsektor Kesejahteraan SosialRp87.659.915.065,00
13.2Subsektor KesehatanRp 1.219.857.477.880,00
13.3Subsektor Peranan Wanita, Anak
danRemaja---

14Sektor Perumahan dan Permukiman Rp 2.800.780.410.227,00
14.1Subsektor Perumahan dan PermukimanRp 2.799.099.558.779,00
14.2Subsektor Penataan Kota dan BangunanRp1.680.851.448,00

15Sektor AgamaRp28.236.201.697,00
15.1Subsektor Pelayanan Kehidupan
BeragamaRp28.236.201.697,00
15.2Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama---

16Sektor Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp42.929.743.725,00
16.1Subsektor Teknik Produksi dan TeknologiRp23.136.973.288,00
16.2Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar---
16.3Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp15.114.006.244,00
16.4Subsektor KelautanRp 201.898.800,00
16.5Subsektor Kedirgantaraan---
16.6Subsektor Sistem Informasi dan StatistikRp4.476.865.393,00

17Sektor Hukum---
17.1Subsektor Pembinaan Hukum Nasional---
17.2Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum---
17.3Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum ---

18 Sektor Aparatur Negara dan PengawasanRp47.585.687.048,00
18.1Subsektor Aparatur NegaraRp47.585.687.048,00
18.2Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan---

19Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri,Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa---
19.1Subsektor Politik---
19.2Subsektor Hubungan Luar Negeri ---
19.3Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa---

20Sektor Pertahanan dan KeamananRp56.958.197.907,00
20.1Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat---
20.2Subsektor TNI---
20.3 Subsektor Kepolisian---
20.4Subsektor PendukungRp56.958.197.907,00

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 terdiri dari :
a.Privatisasi---
b.Penjualan aset program restrukturisasi perbankanRp18.900.000.000.000,00
c.Penjualan obligasi dalam negeri---
dikurangi dengan :
d.Pembiayaan perbankan dalam negeri---

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00terdiri dari :
a.Penarikan pinjaman luar negeri brutoRp 17.818.422.856.341,00
-Penarikan pinjaman programRp848.797.957.000,00
-Penarikan pinjaman proyekRp 16.969.624.899.341,00
Dikurangi dengan :
b.Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeriRp7.622.753.314.633,00

Pasal 6

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR4208