UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN

ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diaturý secara adil dan selaras;

c.bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat,ý Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan;

ýýýýýýýýýýýýýý d.ýý bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;ý

ýýýýýýýýýýýýýý e.ýý bahwaý berdasarkaný pertimbanganý pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Mengingatýýýýýýýýýýý :ý 1.ýý Pasal 1ý ayat (1),ý Pasalý 18, Pasal 18A, Pasalý 20, Pasal 21,ý Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaý Tahun 1945;

ýýýýýýýýýýýýýý 2.ýý Undang-Undang Nomorý 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaý Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorý 4286);

ýýýýýýýýýýýýýý 3.ýý Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negaraý Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaraý Republik Indonesia Nomor 4355);

ýýýýýýýýýýýýýý 4.ýý Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negaraý Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negaraý Republik Indonesia Nomor 4400);

ýýýýýýýýýýýýýý 5.ýý Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaraý Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaraý Republik Indonesia Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkanýýýýýýýý :ý UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ýýýýýýýýýýýýýý Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

ýýýýýýýýýýýýýý 1.ýý Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ýýýýýýýýýýýýýý 2.ýý Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ýýýýýýýýýýýýýý 3.ýý Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

ýýýýýýýýýýýýýý 4.ýý Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

ýýýýýýýýýýýýýý 5.ýý Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayahý berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ýýýýýýýýýýýýýý 6.ýý Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

ýýýýýýýýýýýýýý 7.ýý Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

ýýýýýýýýýýýýýý 8.ýý Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ýýýýýýýýýýýýýý 9.ýý Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

ýýýýýýýýýýý 10.ýýýý Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

ýýýýýýýýýýý 11.ýýýý Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

ýýýýýýýýýýý 12.ýýýý Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

ýýýýýýýýýýý 13.ýýýý Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

ýýýýýýýýýýý 14.ýýýý Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

ýýýýýýýýýýý 15.ýýýý Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

ýýýýýýýýýýý 16.ýýýý Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

ýýýýýýýýýýý 17.ýýýý Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ýýýýýýýýýýý 18.ýýýý Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ýýýýýýýýýýý 19.ýýýý Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

ýýýýýýýýýýý 20.ýýýý Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

ýýýýýýýýýýý 21.ýýýý Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

ýýýýýýýýýýý 22.ýýýý Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah daný kapasitas fiskal Daerah.

ýýýýýýýýýýý 23.ýýýý Danaý Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

ýýýýýýýýýýý 24.ýýýý Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

ýýýýýýýýýýý 25.ýýýý Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

ýýýýýýýýýýý 26.ýýýý Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

ýýýýýýýýýýý 27.ýýýý Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

ýýýýýýýýýýý 28.ýýýý Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

ýýýýýýýýýýý 29.ýýýý Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

ýýýýýýýýýýý 30.ýýýý Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, adalahý dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

31. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

34.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2)Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

(3)Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

(1)PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

(2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

(3)Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

(4)Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB III

DASAR PENDANAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.

(2)Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.

(3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

(4)Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain Pendapatan.

(3)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;

b.penerimaan Pinjaman Daerah;

c.Dana Cadangan Daerah; dan

d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

(1) PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain PAD yang sah.

(2)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a.hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaaný barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

a.menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan

b.menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 9

ýýýýýýýýýýýýýý Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DANA PERIMBANGAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 10

ýýýýýýýýýýýýýý (1)ýýýý Dana Perimbangan terdiri atas:

a.ýýýýýý Dana Bagi Hasil;

b.ýýýýýý Dana Alokasi Umum; dan

c.ýýýýýý Dana Alokasi Khusus.

ýýýýýýýýýýýýýý (2)ýýýýý Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Bagian Kedua

Dana Bagi Hasil

Pasal 11

(1)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

(2)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.ýýýýýý Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b.ýýýýýý Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

c.ýýýýýý Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

(3)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud padaý ayat (1) berasal dari:

a.ýýýýýý kehutanan;

b.ýýýýýý pertambangan umum;

c.ýýýýýý perikanan;

d.ýýýýýý pertambangan minyak bumi;

e.ýýýýýý pertambangan gas bumi; dan

f.ýýýýýýýý pertambangan panas bumi.

Pasal 12

(1)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

(2)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasilý dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.ýýýýýý 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;

b.ýýýýýý 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan

c.ýýýýýý 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

(3)ýýýýýýýýýý 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:

a.ýýýýýý 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan

b.ýýýýýý 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

(4)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

a.ýýýýýý 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan

b.ýýýýýý 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

(5)ýýýýýýýýýý 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

(6)ýýýýýýýýýý Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

(2)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(3)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

(4)ýýýýýýýýýý Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan.

Pasal 14

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a.ýýýýýý Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

b.ýýýýýý Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.

c.ýýýýýý Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

d.ýýýýýý Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

e.ýýýýýý Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

1.ýýýýýý 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan

2.ýýýýýý 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

f.ýýýýýýýý Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

1.ýýýýýý 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan

2.ýýýýýý 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

g.ýýýýýý Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negaraý Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 15

(1)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksudý dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:

a.ýýýýýýýýý 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan

b.ýýýýýýýýý 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

(2)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksudý dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:

a.ýýýýýýýýý 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b.ýýýýýýýýý 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c.ýýýýýýýýý 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b:

a.ýýýýýý 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; daný

b.ýýýýýý 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Pasal 17

(1)ýýýýýýýýýý Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

ýýýýýýýý a.ýý Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan

ýýýýýýýý b.ýý Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).

ýýýýýýýýýýýýýý (2)ýýýý Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian:

ýýýýýýýý a.ýý 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

ýýýýýýýý b.ýý 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

(3)ýýýý Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:

a.ýý 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b.ýý 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c.ýý 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(4)ýýýý Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 18

(1)ýýýýýýýýýý Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:

a. ý Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan

b. ý Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

(2)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pasal 19

(1)ýýýýýýýýýý Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

(2)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a.ýýýýýý 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;

b.ýýýýýý 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c.ýýýýýý 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a.ýýýýýý 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

b.ýýýýýý 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c.ýýýýýý 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

(4)ýýýýýýýýýý Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 20

(1)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

(2)ýýýýýýýýýý Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a.ýýýýýý 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

b.ýýýýýý 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan

c.ýýýýýý 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3)ýýýýýýýýýý Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 21

(1)ýýýý Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:

a.ýýýýýý Setoran Bagian Pemerintah; dan

b.ýýýýýý Iuran tetap dan iuran produksi.

(2)ýýýý Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:

a.ýýýýýý 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b.ýýýýýý 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c.ýýýýýý 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3)ýýýý Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

Pasal 23

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

(1)ýýýý Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.

(2)ýýýý Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dana Alokasi Umum

Pasal 27

(1)ýýýýýýýýýý Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

(2)ýýýýýýýýýý DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

(3)ýýýýýýýýýý Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

(4)ýýýýýýýýýý Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 28

(1)ýýýýýýýýýý Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

(2)ýýýýýýýýýý Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

(3)ýýýýýýýýýý Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Pasal 29

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 30

(1)ýýýýýýýýýý DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.

(2)ýýýýýýýýýý Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

Pasal 31

(1)ýýýýýýýýýý DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota.

(2)ýýýýýýýýýý Bobot daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan daný total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

(1)ýýýýýýýýýý Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.

(2)ýýýýýýýýýý Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.

(3)ýýýýýýýýýý Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Pasal 33

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Pasal 35

Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

(1)ýýýýýýýýýý Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.

(2)ýýýýýýýýýý Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Dana Alokasi Khusus

Pasal 38

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pasal 39

(1)ýýýýýýýýýý DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

(2)ýýýýýýýýýý Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 40

(1)ýýýýýýýýýý Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

(2)ýýýýýýýýýý Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

(3)ýýýýýýýýýý Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

(4)ýýýýýýýýýý Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Pasal 41

(1)ýýýýýýýýýý Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

(2)ýýýýýýýýýý Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

(3)ýýýýýýýýýý Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

LAIN-LAIN PENDAPATAN

Pasal 43

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Pasal 44

(1)ýýýýýýýýýý Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat.

(2)ýýýýýýýýýý Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

(3)ýýýýýýýýýý Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.

(4)ýýýýýýýýýý Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturaný Pemerintah.

Pasal 46

(1)ýýýýýýýýýý Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

(2)ýýýýýýýýýý Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 47

(1)ýýýýýýýýýý Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.

(2)ýýýýýýýýýý Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)ýýýýýýýýýý Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu

Batasan Pinjaman

Pasal 49

(1)ýýýýýýýýýý Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.

(2)ýýýýýýýýýý Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

(3)ýýýýýýýýýý Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

(4)ýýýýýýýýýý Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1)ýýýýýýýýýý Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

(2)ýýýýýýýýýý Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Sumber Pinjaman

Pasal 51

(1)ýýýýýýýýýý Pinjaman Daerah bersumber dari:

a.ýýýýýý Pemerintah;

b.ýýýýýý Pemerintah Daerah lain;

c.ýýýýýý lembaga keuangan bank;

d.ýýýýýý lembaga keuangan bukan bank; dan

e.ýýýýýý masyarakat.

(2)ýýýýýýýýýý Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.

(3)ýýýýýýýýýý Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Bagian Ketiga

Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 52

(1) ýýý Jenis Pinjaman terdiri atas :

a.ýýýýýý Pinjaman Jangka Pendek;

b.ýýýýýý Pinjaman Jangka Menengah; dan

c.ýýýýýý Pinjaman Jangka Panjang.

(2)ýýýýýýýýýý Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

(3)ýýýý Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

(4)ýýýý Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Penggunaan Pinjaman

Pasal 53

(1)ýýýýýýýýýý Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

(2)ýýýýýýýýýý Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan peneri-maan.

(3)ýýýýýýýýýý Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

(4)ýýýýýýýýýý Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Kelima

Persyaratan Pinjaman

Pasal 54

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:

a.ýýýýýý jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b.ýýýýýý rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah;

c.ýýýýýý tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.ý

Pasal 55

(1)ýýýýýýýýýý Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

(2)ýýýýýýýýýý Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

(3)ýýýýýýýýýý Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Bagian Keenam

Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 56

(1)ýýýýýýýýýý Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari luar negeri.

(2)ýýýýýýýýýý Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

(3)ýýýýýýýýýý Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud padaý ayat (2) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

(4)ýýýýýýýýýý Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud padaý ayat (3) dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Bagian Ketujuh

Obligasi Daerah

Pasal 57

(1)ýýýýýýýýýý Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.

(2)ýýýýýýýýýý Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

(3)ýýýýýýýýýý Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4)ýýýýýýýýýý Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(5)ýýýýýýýýýý Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 58

(1)ýýýýýýýýýý Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.

(2)ýýýýýýýýýý Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)ýýýýýýýýýý Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pasal 59

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Pasal 60

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:

a.ýýýýýý nilai nominal;

b.ýýýýýý tanggal jatuh tempo;

c.ýýýýýý tanggal pembayaran bunga;

d.ýýýýýý tingkat bunga (kupon);

e.ýýýýýý frekuensi pembayaran bunga;

f.ýýýýýýýý cara perhitungan pembayaran bunga;

g.ýýýýýý ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan

h.ýýýýýý ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 61

(1)ýýýýýýýýýý Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.

(2)ýýýýýýýýýý Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.

(3)ýýýýýýýýýý Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

(4)ýýýýýýýýýý Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

Pasal 62

(1)ýýýýýýýýýý Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.

(2)ýýýýýýýýýý Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a.ýýýýýý penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;

b.ýýýýýý perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;

c.ýýýýýý penerbitan Obligasi Daerah;

d.ýýýýýý penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;

e.ýýýýýý pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;

f.ýýýýýýýý pelunasan pada saat jatuh tempo; dan

g.ýýýýýý pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Pinjaman

Pasal 63

(1)ýýýýýýýýýý Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

(2)ýýýýýýýýýý Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 64

(1)ýýýýýýýýýý Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

(2)ýýýýýýýýýý Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN

DALAM RANGKA DESENTRALISASI

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 66

(1)ýýýý Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,ý kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ý(2)ýýý APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)ýýýý APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

(4)ýýýý Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

(5)ýýýý Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.

(6)ýýýý Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 67

(1)ýýýý Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

(2)ýýýý Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

(3)ýýýý Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.

(4)ýýýý Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

(5)ýýýý APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.

ý(6)ýýý Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(7)ýýýý Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 68

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 69

(1)ýýýý Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2)ýýýý RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

(3)ýýýý RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD.

(4)ýýýý Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5)ýýýý Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 70

(1)ýýýý APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

(2)ýýýý Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

(3)ýýýý Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(4)ýýýý Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 71

(1)ýýýý Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.

(2)ýýýý DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(3)ýýýý Berdasarkaný kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuaný bagi setiapý SKPD.

Pasal 72

(1)ýýýý Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.

(2)ýýýý Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

ý(3)ýýý RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

(4)ýýýý Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

(5)ýýýý Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 73

(1)ýýýý Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

(2)ýýýý DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.

(3)ýýýý Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 74

Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 75

(1)ýýýý Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2)ýýýý Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaýýýýý ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

(3)ýýýý Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4)ýýýý Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

(5)ýýýý Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.

(6)ýýýý Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah.

(7)ýýýý Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 76

(1)ýýýý Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ý(2)ýýý Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaan-nya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

(3)ýýýý Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 77

(1)ýýýý Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

(2)ýýýý Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Pasal 78

(1)ýýýý Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.

(2)ýýýý Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)ýýýý Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

Pasal 79

(1)ýýýý Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.

ý(2)ýýý Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 80

(1)ýýýý Perubahaný APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(2)ýýýý Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3)ýýýý Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 81

(1)ýýýý Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2)ýýýý Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan Perusahaan Daerah.

(3)ýýýý Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.

Pasal 82

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 83

(1)ýýýýýýýýýý Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.

(2)ýýýýýýýýýý Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

(3)ýýýýýýýýýý Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.

(4)ýýýýýýýýýý Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 84

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:

a.ýýýýýý Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);

b.ýýýýýý Dana Cadangan;

c.ýýýýýý Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d.ýýýýýý Pinjaman Daerah.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 85

(1)ýýýý Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)ýýýý Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

(1)ýýýýýýýýýý Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

(2)ýýýýýýýýýý Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.

(3)ýýýýýýýýýý Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan.

(4)ýýýýýýýýýý Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur.

(5)ýýýýýýýýýý Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD.

(6)ýýýýýýýýýý Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

(7)ýýýýýýýýýý Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

Bagian Kedua

Penganggaran Dana Dekonsentrasi

Pasal 88

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga

Penyaluran Danaý Dekonsentrasi

Pasal 89

(1)ýýýýýýýýýý Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2)ýýýýýýýýýý Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkanýýýý Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.

(3)ýýýýýýýýýý Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(4)ýýýýýýýýýý Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

(5)ýýýýýýýýýý Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Dana Dekonsentrasi

Pasal 90

(1)ýýýýýýýýýý Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.

(2)ýýýýýýýýýý SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)ýýýýýýýýýý SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur.

(4)ýýýýýýýýýý Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

(5)ýýýýýýýýýý Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

ý Pasal 91 (1)ýýýýýýýýýý Semua barangý yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik Negara. (2)ýýýýýýýýýý Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah. (3)ýýýýýýýýýý Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. (4)ýýýýýýýýýý Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 93

(1)ýýýý Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ý(2)ýýý Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB XI

DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

(1)ýýýýýýýýýý Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.

(2)ýýýýýýýýýý Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.

(3)ýýýýýýýýýý Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.

(4)ýýýýýýýýýý Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

(5)ýýýýýýýýýý Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD.

(6)ýýýýýýýýýý Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud padaýýýýýý ayat (4) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

(7)ýýýýýýýýýý Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Bagian Kedua

Penganggaran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 95

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 96

(1)ýýýýýýýýýý Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2)ýýýýýýýýýý Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

(3)ýýýýýýýýýý Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(4)ýýýýýýýýýý Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

(5)ýýýýýýýýýý Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan

Tugas Pembantuan

Pasal 97

(1)ýýýýýýýýýý Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.

(2)ýýýýýýýýýý SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)ýýýýýýýýýý SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota.

(4)ýýýýýýýýýý Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.

(5)ýýýýýýýýýý Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Status Barang dalam Pelaksanaan

Tugas Pembantuan

Pasal 98

(1)ýýýýýýýýýý Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara. (2)ýýýýýýýýýý Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah. (3)ýýýýýýýýýý Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. (4)ýýýýýýýýýý Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Enam

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 100

(1)ýýýý Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)ýýýý Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB XII

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 101

(1)Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional, dengan tujuan :

a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional;

c. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.

(2)Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 102

(1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah.

(2) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

(3)Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;

b.neraca Daerah;

c. laporan arus kas;

d.catatan atas laporan Keuangan Daerah;

e.Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan

g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah.

(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(5) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 103

Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

Pasal 104

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1)Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(2)Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

(1)Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta Pasal 20 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

(2)Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

a.85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah; dan

b.15% (lima belas persen) untuk Daerah.

(3) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

a.70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan

b.30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Pasal 107

(1)Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

(2)Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.

Pasal 108

(1)Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

(2)Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak berlaku.

2.Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain.

Pasal 110

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126.

Unduh Dokumen