Kamis (16/02), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan HE Andrew Mitchell, Secretary of State of the Department for International Development (DFID), yang disertai oleh HE Mark Canning, Ambassador of the United Kingdom in Indonesia, Ms Jenny Yates, Head of the UK Climate Change Unit, Ms Philippa Buckley, Special Advisor, dan Mr. Matthew Wyatt, Head of the Environment and Climate Department. Menteri PPN didampingi oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Dr. Slamet Seno Adji, MA, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Dr. Ir. Endah Murniningtyas, MSc, Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc, Direktur Lingkungan Hidup, Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Ir. Montty Girianna, MSc, MCP, PhD, dan Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Ir. Kennedy Simanjuntak, MA. Pertemuan diadakan di Ruang Rapat Menteri dan berlangsung dari pukul 14.05 sampai dengan pukul 14.40 WIB.
HE Andrew Mitchell mengatakan bahwa bagi UK pemeliharaan dan peningkatan hubungan bilateral Indonesia-UK sangat penting. Saat ini, ia selanjutnya mengatakan, UK sangat memperhatikan upaya Indonesia dalam mengelola hutannya, terkait dengan komitmen Presiden SBY pada pertemuan G-20 di Pittsburg, tahun 2009, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen pada tahun 2020. Dengan tersediannya dana dari DFID, HE Andrew Mitchell menanyakan bagaimana Indonesia akan menggunakan dana ini. Ia bertanya : ‘.. how do you integrate climate change to your national development plan..?. Khususnya, bagaimana dengan RAN-GRK yang telah diluncurkan dengan Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 ?
Menteri PPN mengatakan bahwa RAN-GRK memang tertuju untuk merealisasikan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2010. Untuk ini, RAN-GRK telah mengidentifikasi 5 sektor sumber emisi terbesar, yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah, dalam mana kehutanan merupakan penumbang terbesar. Dalam hal ini, kata Menteri PPN, beberapa langkah pokok yang telah ditempuh adalah program penanaman 1 (satu) miliar pohon per tahun, dan diberlakukannya moratorium atas eksploitasi hutam primer. Dalam hal sektor energi, pemerintah berupaya untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbaharukan, sedangkan mengenai limbah sebagai sumber GRK, Menteri PPN menjelaskan bahwa masalah ini semakin penting mengingat proporsi penduduk di perkotaan akan terus meningkat dibandingkan dengan proporsi penduduk di daerah perdesaan. Menteri PPN melanjutkan bahwa saat ini sedang dipersiapkan upaya fasilitasi bagi setiap daerah untuk merumuskan masing-masing RAD-GRKnya agar terjamin standardisasi ukuran yang menyangkut MRV (Measurable, Reportable, and Verifiable).
Pada penutupan pertemuan, HE Andrew Mitchell menyampaikan undangan kepada Menteri PPN untuk menghadiri suatu event besar tentang Keluarga Berencana, khususnya terkait dengan masalah masih sangat besarnya jumlah wanita di seluruh dunia, yang beminat mengikuti KB tetapi tidak mempunyai akses ke program ini (unmet need issue).
Membuat Komentar