Jumat (10/02) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan Mr. El-Mostofa Benlamih, UN Resident Coordinator, yang disertai oleh beberapa pimpinan lembaga UN di Indonesia, yaitu Ms Poorti Sapatnekar, UN Coordinator Specialist, Ms Angela Kearney, UNICEF Respresentative, Mrs Coco Ushiyama, WFP Country Director, dan Ms Beate Trankmann, UNDP Country Director di Indonesia. Menteri PPN didampingi oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Dr. Ir. Endah Murniningtyas, MSc, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah, Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Dra. Nina Sardjunani, MA. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.15 WIB.

Mr. El-Mostafa Benlamih menyampaikan bahwa UNPDF (United Nations Partnership Development Framework) 2011-2015 merupakan dokumen panduan kerjasama pembangunan antara Indonesia dan lembaga-lembaga UN di Indonesia, antara lain UNDP, WFP, UNESCO, dan UNICEF. Mr. Benlamih melanjutkan bahwa dalam penyusunan UNPDF ini, selalu diperhatikan prinsip-prinsip Jakarta Commitment 2009, yang utamanya menyangkut national ownership atas kegiatan yang didanai donor/partner luar negeri. Dalam kaitan ini selalu diupayakan agar outcome yang diharapkan dari kegiatan UNPDF 2011-2015 selaras (aligned) dengan prioritas RPJMN 2010-2014, antara lain agar outcome UNPDF tentang governance diselaraskan dengan prioritas RPJMN tentang reformasi birokrasi (prioritas 1), dan agar outcome UNPDF tentang sustainable livelihood terkait dengan prioritas RPJMN tentang ketahanan pangan (prioritas 5).

Menteri PPN mengatakan bahwa perumusan kegiatan UNPDF ini juga memperhatikan beberapa arahan kebijakan pemerintah, antara lain agar berbagai kegiatan pembangunan tidak hanya memperhatikan hasil jangka panjang, misalnya yang diharapkan dari kegiatan capacity building, tetapi juga yang lebih tangible yang dapat langsung dilihat dan dirasakan masyarakat setempat, misalnya pembangunan pabrik semen dan usaha peternakan, yang diaspirasikan oleh masyarakat daerah Bagian Timur Indonesia. Arahan lain menyangkut perlunya kegiatan yang tidak business as usual tetapi kegiatan yang ‘out of the box’ antara lain kegiatan khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang menurut ukuran Gini Ratio masih sekitar 0.35 sedangkan yang lebih baik adalah sekitar 0.30. Menteri PPN juga mengingatkan agar UNPDF 2011-2015 tidak hanya terkait dengan RPJMN 2010-2014, tetapi juga perlu mengupayakan terpeliharanya kontinuitas kegiatan pembangunan untuk periode setelah 2014.

Mr. El-Mostafa Benlamih kemudian menyampaikan kepada Menteri PPN tentang adanya kesenjangan pendanaan untuk UNPDF 2011-2015. Untuk ini UN Country Team telah menyarankan dibentuknya suatu UNPDF Trust Fund. Menurut Mr. Benlamih lembaga UNPDF Trust Fund ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip Jakarta Commitment dan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.

(Humas)



Lainnya