Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan Mr. Agusto Lopez Claros, Director of Global Indicators and Analysis, World Bank Group, yang disertai antara lain oleh Mr. Stefan Koeberle, Country Director in Indonesia of the World Bank. Menteri PPN didampingi oleh Deputi Bidang Ekonomi, Dr. Prasetijono Widjojo, MJ, MA, dan Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSI, M.Eng, Phd. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri, dan berlangsung dari pukul 15.05 sampai dengan pukul 15.45 WIB.


Mr. Agusto Lopez Claros terlebih dahulu menjelaskan bahwa lembaga Global Indicators and Analysis sejak tahun 2003 telah menerbitkan dua publikasi tentang “Doing Business”, yang menyangkut pemerinngkatan kemudahan menjalankan usaha, yaitu publikasi antara negara, dan publikasi antara kota di dalam suatu negara. Pemeringkatan didasarkan atas skor masing-masing variabel (3 variabel untuk 20 kota di Indonesia, dan 10 variabel untuk pemeringkatan 183 negara) yang dihitung berdasar secara ‘simple average’ yang dibobotkan.


Menurut Mr. Augusto, hasil ranking ini harus dibaca secara positif, dalam arti rangking yang lebih rendah hendaknya menjadi bahan (feedback) untuk membenahi apa saja yang masih kurang di suatu negara dibanding negara lain, dan di suatu kota dibandingkan dengan kota lainnya di dalam suatu negara. Dengan demikian setiap negara/kota akan dipicu/berlomba untuk dapat lebih baik mendorong dunia usaha (khususnya usaha mikro/kecil dan menengah) untuk mengembangkan perusahaannya. Menurut Mr. Augusto hal ini suatu waktu akan menciptakan konvergensi kebijakan antar kota di suatu negara dan antar negara di lingkup global.


Menteri PPN mengatakan bahwa dalam suasana pemerintahan yang terdesentralisasi seperti Indonesia perbaikan kebijakan antar daerah (kota) memerlukan koordinasi oleh lembaga pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendag. Menteri PPN juga mengatakan perlu kehati-hatian dalam menafsirkan data Doing Business ini mengingat keadaan kemudahan melalukan usaha suatu negara secara keseluruhan kurang lengkap apabila dilihat dari perkembangannya di beberapa kota besar saja. Menteri PPN juga mengatakan bahwa data Doing Business, walaupun berguna untuk melihat perkembangan dunia , kurang tepat untuk mengukur iklim investasi, yang harus juga melihat variabel antara lain pertumbuhan ekonomi dan stablitas ekonomi, yang tidak tercakup di Doing Business.

(Humas)