Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA., telah menerima kunjungan kehormatan HE Nobert Baas, Duta Besar Republik Federal Jerman. Kunjungan ini dimaksudkan sebagai upaya menindaklanjuti kunjungan Presiden Christian Wulff dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Desember tahun 2011 dan sebagai persiapan menjelang peringatan 60 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Jerman pada tahun 2012 ini. Pada pertemuan ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Dr. Slamet Seno Adji, MA, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Dra. Nina Sardjunani. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri, dan berlangsung dari pukul 15.35 sampai dengan pukul 16.25 WIB.
Pada awal pertemuan Menteri PPN menyampaikan penghargaannya atas terjalinnya hubungan kerjasana selama ini antara Indonesia dan Jerman. Menteri PPN melanjutkan bahwa saat ini suatu bidang kerjasama ini menyangkut bantuan tehnis yang diberikan Jerman (GIZ) untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan Jerman di bidang jaminan sosial. Menteri PPN mengatakan bahwa BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Indonesia selama tahun 2012 dan 2013 ini masih dalam tahap persiapan dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Beberapa bidang kerjasama lainnya adalah di bidang teknologi peralatan kesehatan Jerman dan bidang pengembangan ‘clean energy’.
HE Nobert Baas mengatakan bahwa Jerman memang telah sangat maju dalam pengembangan peralatan kesehatan (antara lain untuk ‘scanning’). Khususnya untuk teknologi ‘green energy’ Jerman, katanya, telah mengembangakn antara lain ‘green coal technology’, yang antara lain berupa ‘coal gassification technololgy’ dan ‘CO2 storage technology’. HE Nobert Baas selanjutnya memohon penjelasan dari Menteri PPN mengenai status mutakhir dari ‘policy direction’ Indonesia tentang pinjaman luar negeri.
Menjawab pertanyaan HE Norbert Baas, Menteri PPN menyampaikan beberapa pokok arah kebijakan PHLN sebagaimana telah digariskan oleh Presiden RI. Menteri PPN mengatakan bahwa Presiden RI meminta dilaksanakannya kebijakan APBN yang ‘prudent’ dalam mana harus diupayakan tercapainya anggaran berimbang melalui semakin menurunnya defisit anggaran, semakin menurunnya ‘debt to GDP ratio’, yang pada tahun 2011 telah menurun menjadi 24 persen, dan melalui upaya untuk semakin mengandalkan pembiayaan pembangunan dari sumber luar negeri dalam bentuk FDI. Pinjaman luar negeri yang masih akan diadakan harus sangat selektif, khususnya hanya untuk ‘capacity building’ dan upaya peningkatan ‘connectivity’ dalam rangka pelaksanaan MP3EI.
HE Norbert Baas menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri PPN atas penjelasan tersebut. Dalam pada itu, HE Baas mencatat bahwa ada beberapa proyek kerjasama yang memerlukan upaya mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan. HE Baas menunjuk antara lain pada proyek pengadaan kereta api untuk PT KAI yang masih harus mengadakan beberapa modifikasi tehnis pada kereta tersebut agar lebih sesuai untuk keadaan perkeretaapian di Indonesia saat ini. HE Baas lalu mencatatat proyek geothermal yang dibangun di Aceh yang katanya perlu diupayakan agar serasi dengan tujuan untuk melestarikan hutan lindung di Aceh.
(Humas)
Membuat Komentar