Pembangunan infrastruktur menjadi hal utama yang disorot Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, MA, saat memberikan pengarahannya pada pembukaan Temu Konsultasi Triwulanan IV Bappenas-Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia dengan tema “Pelaksanaan RKP 2012 dan Persiapan Penyusunan RKP 2013” di Ruang Serba Guna Gedung Bappenas, Rabu (28/12).


Dalam retreat atau rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jumat (23/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa birokrasi, korupsi, dan infrastruktur yang buruk adalah tiga penghambat utama pembangunan. Saat ini, proporsi belanja negara terbanyak ada di birokrasi. Sedangkan untuk sektor infrastruktur masih terbilang sedikit. Padahal, jika proporsi belanja barang dan kegiatan di birokrasi diefisienkan, alokasinya bisa dialihkan pada sektor infrastruktur. Oleh karena itu, Presiden mengharapkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan tidak hanya berupa grand design dan rencana aksi saja, tapi juga berupa tindakan nyata yang dapat memberikan progress.


Dukungan pembangunan infrastruktur yang telah tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Pemba-ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga bisa diupayakan dari sebagian dana sisa anggaran lebih (SAL). Akan tetapi, pendanaan infrastruktur tidak bisa melulu mengharapkan dari APBN, karena APBN hanya untuk program nasional.


Selain itu, sering kali daftar rencana pembangunan daerah berbeda dengan pusat, sehingga menjadi tidak sinkron dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergisitas antara pusat dan daerah sangat diharapkan. “Maksud dari tim koridor ekonomi adalah mengawal dan menjaga implementasinya agar permasalahan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan di koridor ekonominya masing-masing yang kemudian diselesaikan di pemerintah pusat,” papar Ibu Armida. Sehingga, lanjut Ibu Armida, diperlukan harmonisasi perencanaan antara pusat dan daerah, serta penguatan kewenangannya.

Agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan di seluruh daerah, Ibu Armida mengharapkan agar yang dibangun hanya 1-2 jenis yang signifikan yang dapat mempercepat pembangunan daerah terkait. Terkait dengan infrastruktur daerah, sinkronisasi juga diperlukan pada jaringan irigasi dan fasilitasi penyuluhan pada para petani agar tujuan mencapai surplus beras minimal 10 juta ton dapat tercapai.


Ibu Armida juga mengatakan bahwa peran Bappeda sangatlah sentral terhadap masuknya berbagai potensi swasta yang sangat cepat pergerakannya. “Oleh karena itu, Bappeda perlu melakukan monitoring, antisipasi, dan membantu gubernur daerah terkait,” jelas Ibu Armida.
Untuk dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, Ibu Armida mengharapkan pembangunan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga peningkatan kemampuan manajerial dan mengatasi masalah. “Diharapkan, di RKP 2013 sudah ada sesuatu yang konkrit yang dicantumkan dalam buku 3,” saran Ibu Armida.

(Humas)