Hubungan bilateral antara China dan Indonesia terus meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai perdagangan kedua negara, yang pada tahun 2008 mencapai US$ 31 miliar. Dalam lima tahun ke depan, Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Susilo B. Yudhoyono memperkirakan nilai perdagangan Indonesia-China akan mencapai US$ 50 miliar. Perkiraan Presiden RI ini dikutip oleh Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat China untuk Indonesia Yang Mulia Zhang Qiyue, dalam kunjungan kehormatan kepada Menneg PPN/Kepala Bappenas Prof. Armida S. Alisjahbana, MA, Ph.D., Jumat (04/12) pukul 10.00-11.00 WIB di Ruang Tamu Menteri.
Lebih jauh, Yang Mulia Zhang Qiyue menyatakan, peningkatan nilai perdagangan itu didasarkan pada semakin meningkatnya hubungan ekonomi Indonesia-China, yang tidak hanya meliputi bidang perdagangan barang dan jasa, tetapi juga investasi lainnya, seperti perhotelan dan jasa-jasa lainnya.
Peningkatan hubungan bilateral tersebut, sambung Dubes China ini, tidak terlepas dari terjalinnya Free Trade Asean-China. Selain itu, China menganggap Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi sangat besar. Namun untuk merealisasikan potensi itu diperlukan penghapusan beberapa hambatan, khususnya hambatan yang menyebabkan masih lambannya realisasi dana pinjaman China. Dunia usaha China yang ingin berinvestasi di Indonesia juga memerlukan jaminan dari pemerintah RI untuk menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah daerah.
Ketika menerima kunjungan kehormatan tersebut, Ibu Armida, yang didampingi Sesmenneg PPN/Sestama Bappenas Ir. Syahrial Loetan, MCP, dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, menjelaskan kebijakan pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Tekanan pembangunan itu ditujukan pada upaya peningkatan konektivitas antar daerah, maupun konektivitas dengan perekonomian kawasan Asia. Prioritas pembangunan lainnya menyangkut pengembangan energi terbarukan, transportasi antar moda, dan peningkatan ketahanan pangan.
Ibu Armida juga menambahkan bahwa pembiayaan pembangunan Indonesia untuk jangka menengah cukup besar, sehingga perlu dilengkapi dengan sumber pembiayaan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, dalam kerangka pengembangan kerja sama strategis dengan Indonesia, Pemerintah China dapat ikut berpartisipasi. (Humas)
Membuat Komentar