Bappenas, Serang – “Agar ditetapkan pelabuhan laut Bojonegara menjadi kawasan khusus dan percepatan pembangunan jalan tol dan jalur kereta api di Banten” merupakan salah satu harapan yang dikemukakan oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atoet Chosiyah dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Banten pada hari Rabu, 6 Mei 2009, pukul 09.30 WIB, di Serang.

Musrenbang Provinsi merupakan forum yang sangat penting guna menciptakan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Musrenbang Nasional dan Provinsi merupakan pelaksanaan amanat UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD) tahun 2010.

Karena itu, dalam sambutannya, Menneg PPN/Kepala Bappenas menyampaikan beberapa catatan dan pandangan yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan Provinsi Banten untuk tahun 2010.

Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2007, Provinsi Banten menduduki peringkat 9 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan memperhitungkan sektor migas dan menduduki peringkat 7 jika tanpa migas, dengan jumlah PDRB sekitar Rp107 triliun baik dengan memperhitungkan sektor migas maupun tanpa migas. Jumlah PDRB tersebut memiliki kontribusi sekitar 3 persen dari total PDRB seluruh provinsi di Indonesia dengan memperhitungkan sektor migas, dan sekitar 3,4 persen tanpa migas.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Banten tersebut berasal dari sektor industri pengolahan sekitar 48 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran sekitar 19 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi sekitar 9 persen; dan sektor pertanian sekitar 8 persen.

Sementara itu, sektor unggulan di Provinsi Banten adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor-sektor ini sekaligus juga adalah sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing cukup tinggi.

Apabila dilihat dari PDRB per kapita pada tahun 2007, Provinsi Banten berada di peringkat 18 dengan memperhitungkan sektor migas dan berada pada peringkat 15 jika tanpa migas dari total seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah PDRB perkapita sekitar Rp 11 juta dengan dan tanpa migas.

Melihat kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2007, Provinsi Banten berada pada peringkat 23 dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Banten harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif menjadi modal dasar dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, Pak Paskah meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk dapat menetapkan isu-isu strategis sesuai prioritas provinsi serta lebih menajamkan usulan-usulan dari SKPD untuk dibahas dalam Musrenbangnas 2009. Penajaman tersebut mengacu kepada kelima prioritas pembangunan nasional dalam rancangan RKP 2010, serta dengan memberikan bobot prioritas sesuai tingkat kebutuhan. Hal ini guna lebih meningkatkan dayaguna atas keluaran dari Musrenbangnas 2009, yang bertema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Daya Saing Daerah, dan Pelayanan Publik”.

Selain Menneg PPN/Kepala Bappenas, yang mewakili Mendagri juga menyampaikan paparannya. Acara Musrenbang Provinsi Banten kali ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kemenneg PPN/Bappenas Ir. Max H. Pohan, CES, MA; Staf Khusus Menneg PPN/Kepala Bappenas Suryo Susilo; Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kemenneg PPN/Bappenas Dr. Ir. Maruhum Batubaa, MPA; Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Ir. Sidqy Lego Pangesti Suyitno, MA; Wakil Ketua DPRD Banten, unsur Muspida, dan anggota DPD mewakili Banten.

Biro Humas dan TU Pimpinan.