Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (SPIRIT)

Sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional tersebut, telah ditetapkan sebelas prioritas nasional. Prioritas nasional yang pertama adalah reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan. Sasaran dari prioritas pertama ini adalah meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang ditandai dengan berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal-hal tersebut di atas dituangkan dalam salah satu agenda nasional yaitu Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi di berbagai Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat, sangat diperlukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian manajemen dan critical mass dalam rentang serta tataran yang meliputi kebijakan, regulasi, tata kelola, penilaiaan, pembinaan, serta dukungan sumber daya yang kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima bantuan World Bank melalui Loan Agreement IBRD No. 8010-IND yang sudah ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, diputuskan sebelas Kementrian/Lembaga (Participating Agencies) yang telah menjalankan prioritas nasional yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan sektor publik/ekonomi, pembiayaan manajemen SDM, peningkatkan iklim investasi, pengelolaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ke sebelas Kementrian/Lembanga tersebut yaitu: (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB); (2) Badan Kepegawaian Negara (BKN); (3) Lembaga Administrasi Negara (LAN); (4) Kementerian Keuangan; (5) Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas); (6) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); (7) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); (8) Badan Pertanahan Nasional (BPN); (9) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); (10) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan (11) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam pengelolaannya program SPIRIT dikelola melalui dua Project Implmentation Unit (PIU) yaitu Bappenas dan Kemenkeu.

Di bawah Koordinasi PIU Bappenas

• Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),

• Kementrian Luar Negeri (Kemenlu)

• Bappenas

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

• Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB),

• Badan Kepegawaian Negara (BKN),

• Lembaga Administrasi Negara (LAN),

• Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP),

• Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di bawah koordinasi PIU Kementerian Keuangan

• Sekretariat Jenderal

• Direktorat Jenderal Anggaran,

• Direktorat Jendera Pajak,

• Direktorat Jenderal Bea Cukai,

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB),

• DJKN,

• DJPK,

• DJPU,

• Inspektorat Jenderal,

• Bapepam-Lembaga Keuangan (Bapepam LK),

• Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

• BPPK.

Kriteria Seleksi Administrasi (PIU Bappenas)

Kriteria Seleksi Akademik dan Interview (PIU Bappenas)

· Program SPIRIT berpedoman pada Human Capital Development Plan (HCDP) yang disusun oleh masing-masing PA, HCDP masing-masing PA sebagaimana terlampir.

· Peserta dimungkinkan untuk melamar ke seluruh universitas di seluruh dunia

· Bagi peserta yang lolos seleksi akan mengikut predeparture training (persiapan bahasa inggris). Persiapan bahasa Inggris akan dilaksanakan selama jangka waktu 9 bulan termasuk 3 bulan terakhir untuk Cultural Orientation for Personal Effectiveness

(COPE), dan Academic Bridging Courses, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I: 3 bulan English for Academic Purposes (EAP) untuk calon peserta yang memiliki nilai TOEFL antara 450-490

b. Tahap II: 3 bulan EAP untuk calon peserta yang memiliki nilai TOEFL antara 493-525

c. Tahap III: 3 bulan COPE dan ABC wajib bagi semua calon peserta yang sudah memiliki nilai TOEFL > 527

d. Peserta dapat mengambil bidang studi program gelar dan non gelar yang terkait dengan reformasi birokrasi serta Core Competence masing-masing instansi (PA) seperti yang ditetapkan Human Capital Development Plan (HCDP).

Prosedur Lamaran

· Mereka yang berhak melamar program beasiswa SPIRIT adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di tabel, dan tidak sedang/mengikuti/sudah memiliki gelar S-2 bagi yang melamar beasiswa S-2, serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S-3 untuk yang melamar beasiswa S-3, dengan mengisi formulir pendaftaran.

· Project Implementation Unit (PIU) Bappenas mengirimkan formulir pendaftaran ke seluruh Participating Agency (PA) melalui Biro Kepegawaian atau Biro SDM. Untuk mendapatkan formulir tersebut dapat menghubungi pejabat yang bersangkutan, atau dapat diunduh pada situs kami: http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

· PIU Bappenas hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang diajukan resmi dan bertanda tangan asli dari PA.

· Dokumen - dokumen pendukung dapat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah pengumuman kelulusan Tes TOEFL dari PIU, kelengkapan dokumen yaitu:

· Ijasah dan transkip S-1/S-2 yang telah dilegalisir.

· Fotokopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/A, atau SK pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir.

· Surat Rekomendasi dari atasan langsung (minimal Eselon II)

Jadwal Kegiatan

Info lebih lanjut silahkan ke www.pusbindiklatren.bappenas.go.id