Berita

Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Planning Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Dihadiri Seluruh Perwakilan Daerah

April 10th, 2017 5:19 pm


JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Planning Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Ruang Rapat Serbaguna Bappenas pada Senin (10/4). Acara dibuka oleh sambutan dari Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto. Sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-Planning tersebut akan dilaksanakan bagi seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang terbagi menjadi enam kelompok regional mulai tanggal 10 hingga 21 April 2017.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu koordinator dalam pelaksanaan DAK telah mengembangkan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik (e-Planning) untuk integrasi pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari daerah. Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah sepakat untuk menggunakan aplikasi e-Planning untuk pengajuan usulan DAK Tahun 2018.

Arifin Rudiyanto menjelaskan, Aplikasi e-Planning ini berfungsi sebagai sumber informasi pengajuan dan pelaporan DAK. Selain itu, juga menjadi sarana pertukaran informasi antar Kementerian/Lembaga bagi pemerintah pusat terkait pengumpulan, penilaian, monitoring dan evaluasi proposal DAK. Mulai tahun ini dan seterusnya, menurut Arifin, DAK akan diajukan memakai aplikasi digital yang diharapkan lebih efisien, lebih murah juga lebih transparan sehingga proses DAK lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan semua pihak.

 “DAK Fisik ini adalah instrumen yang efektif dan efisien untuk melakukan sinergi pendanaan pusat dan daerah. DAK adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk mendukung prioritas nasional yang sebenarnya menjadi urusan daerah. Pemerintah pusat punya prioritas, pemerintah daerah punya urusan, nah itu harus diperhatikan. Jadi inti DAK adalah mensinergikan antara target-target dalam prioritas nasional dengan kewajiban pemerintah daerah. Melalui e-Planning, selain usulannya, Monev-nya juga dapat dilakukan secara digital. Jadi intinya e-Planning membuat semua proses DAK lebih mudah dan lebih transparan,” jelas Arifin.

Selain itu, pengusulan DAK 2018 tidak akan lepas dari prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Arifin menjelaskan, terdapat 10 Prioritas Nasional dalam RKP 2018 yang bertema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan”. Dari 10 Prioritas Nasional tersebut, 9 Prioritas akan didukung oleh DAK antara lain, pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur-konektivitas-kemaritiman, serta pembangunan wilayah. “Prioritas  yang tidak didukung DAK hanya Polhukhankam karena itu urusan pemerintah pusat,” ujar Arifin.

Acara ini turut dihadiri para pembicara antara lain, Direktur Otonomi Daerah Bappenas, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Sesditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Tim Aplikasi e-Planning DAK dan instruktur dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Bappenas dan Kementerian Keuangan.

1487

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2017 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved