Berita Utama

Provinsi Jawa Timur Satu-Satunya Provinsi di Indonesia yang Punya Proyek KPBU Berbasis Daerah

April 12th, 2017 9:43 pm


SURABAYA (12/04) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro memberikan arahan dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur yang mengusung tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur”, untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2018 pada Rabu (12/04), di Grand City Surabaya. Dalam sambutannya, Menteri Bambang memberikan penekanan pentingnya investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Jawa Timur. “Apabila Jawa Timur ingin pertumbuhan ekonomi tinggi supaya dapat menyejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan dengan cepat, mengurangi pengangguran lebih besar, mau tidak mau investasi harus didorong,” jelas beliau.

Lebih lanjut beliau memaparkan langkah-langkah yang perlu ditempuh. Pertama, Pemerintah Daerah harus memastikan ada porsi yang cukup untuk investasi pemerintah. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, investasi pemerintah tetap penting. Karena investasi pemerintah itu sudah pasti ditujukan untuk hal-hal yang mendukung kehidupan masyarakat banyak, baik untuk mendukung pelayanan dasar maupun untuk penyediaan infrastruktur dasar. “Jadi, investasi pemerintah itu bukan nilainya yang penting, tetapi tujuan dan kualitas dari investasi itu sendiri,” ungkap Menteri Bambang.

Sesuai tema RKP 2018, yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, Pemerintah Daerah didorong untuk memacu pertumbuhan tidak hanya dengan APBN/D. “Saya selalu katakan, RKP 2018 ini adalah RKP yang lebih dari sekedar APBN. Karena kalau kita hanya bahas APBN, menurut kami peran Bapak/Ibu menjadi terlalu kecil. Peran Bapak/Ibu akan menjadi besar kalau kita bertemu untuk membahas perekonomian nasional, perekonomian daerah, secara menyeluruh, dengan memperhatikan peranan sektor di luar pemerintah, dalam hal ini sektor swasta,” kata Menteri Bambang.

Kedua, untuk benar-benar mendorong pertumbuhan, Pemerintah Daerah harus mendorong investasi yang berasal dari non Pemerintah, yaitu investasi swasta. Untuk dapat menarik para investor, Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan iklim investasi yang baik di seluruh wilayah Jawa Timur. “Investor swasta akan sangat memilih dimana menginvestasi uangnya, sehingga mereka akan ‘rewel’ atau banyak bertanya apabila di daerah Bapak/Ibu sekalian terlalu banyak aturan yang menghambat terjadinya investasi. Jangan sampai hal-hal ini malah menjadi penghalang bagi investor untuk masuk ke daerah Bapak/Ibu. Untuk itu semangat deregulasi yang ditingkatkan Pemerintah Pusat, juga bisa didorong oleh Pemerintah Daerah,” terang beliau.

Adapun salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal nasional adalah dengan mengembangkan mekanisme pembiayaan non konvensional, seperti skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur yang telah ada, yaitu skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Menurut Menteri Bambang, skema-skema alternatif tersebut perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Menteri Bambang juga memberikan apresiasi terhadap Provinsi Jawa Timur yang menjadi pelopor sebagai provinsi pertama yang menerapkan skema KPBU. “Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai proyek KPBU berbasis daerah, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Konstruksinya sudah dimulai, dan mudah-mudahan manfaat dari SPAM Umbulan ini segera dirasakan oleh warga di Surabaya, Pasuruan, dan sekitarnya,” jelas beliau.

Namun, Menteri Bambang menaruh harapan agar Jawa Timur tetap berkreasi dan berkomitmen untuk terus menangani SPAM Umbulan yang dapat memperbaiki kualitas air bersih untuk masyarakat, serta memikirkan proyek-proyek infrastruktur mana lagi yang dapat dikembangkan dengan skema KPBU. “Memang (proyek SPAM Umbulan) ini yang pertama, tapi jangan sampai ini yang terakhir. Artinya saya berharap Bapak Gubernur, Bupati, Walikota di Jawa Timur mulai berpikir juga, apa kira-kira proyek infrastruktur yang bisa dikembangkan dengan skema KPBU di wilayah Jawa Timur. Kalau Surabaya, Pasuruan dan sekitarnya punya SPAM Umbulan, saya yakin daerah lain butuh SPAM, karena kita semua butuh air bersih. Mudah-mudahan Bappeda Provinsi yang selama ini berkomitmen menangani SPAM Umbulan bisa menularkan pengalamannya ke Kabupaten/ Kota, supaya muncul KPBU SPAM di daerah lainnya di Jawa Timur,” jelas beliau.

Selain Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di lima Kabupaten/Kota yang mendukung Prioritas Nasional ke-III: Perumahan Permukiman, berikut beberapa proyek yang didorong Pemerintah Pusat di dalam RKP 2018. Proyek-proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VI: Ketahanan Pangan, antara lain: pembangunan Bendungan Tugu, Semantok (Kabupaten Nganjuk), Gongseng, Tukul dan Bagong. Sementara proyek pembangunan kilang minyak Tuban untuk mendukung Prioritas Nasional ke-V: Ketahanan Energi.

Lebih lanjut Menteri Bambang menjelaskan apa saja proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VIII: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman. “Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) dan Kedungbanteng-Madiun (SBSN); Pembangunan Jalan Tol yang meliputi Jalan Tol Pandaan-Malang, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pasuruan; Pembangunan Jalan Non Tol Fly Over dari dan menuju Teluk Lamong; dan Peningkatan Kapasitas atau Rekonstruksi Jalan Kertosono-Mantingan dan Kertosono-Kediri, merupakan proyek-proyek yang mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional,” jelas Menteri Bambang.          

Sebagai pesan penutup, Menteri Bambang menekankan pentingnya peranan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, serta memperkuat perencanaan spasial agar sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. “Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan. Untuk itu diharapkan dalam pembahasan dengan OPD dalam Musrenbangprov ini, dapat dilakukan pendekatan Money Follows Program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya,” tegas  beliau. Sementara untuk pembahasan dengan Kabupaten/Kota, dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan Prioritas Nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek Prioritas Nasional.

Turut hadir dalam acara Musrenbangprov Jawa Timur ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur H. Abdul Halim Iskandar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Walikota se-Provinsi Jawa Timur, Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur, tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.▀

550

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2017 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved