1. PENDAHULUAN
Kepulauan Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 pulau dan sekitar 6.000 merupakan pulau yang berpenghuni. Kepulauan tropis menyebar di sepanjang seperdelapan dari ekuator sekitar 8 juta km2, dengan total luas lahan 1,92 juta km2), dan wilayah laut seluas 3 juta km2 dengan total panjang garis pantai sekitar 84.000 km.
Read more…
PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan (Levine, 1997). Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut porak poranda. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya.
Read more…
I. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional perlu memperhatikan aspek berkelanjutan secara seimbang. Hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, yang keduanya menyepakati prinsip bahwa pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia. Demikian pula pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup dunia.
Read more…
Sari Lestari Zainal Ridho dan Muhammad Nizar Al Raysid
Abstrak
Ketika kemungkinan seorang perempuan untuk menemukan seorang suami rendah, kebutuhan untuk mendukung dirinya sendiri atau menjadi mandiri meningkat. Kondisi ini memberikan perempuan insentif untuk merencanakan karier dan mencari pekerjaan. Sebaliknya, jika terdapat lebih banyak laki-laki daripada perempuan, kemungkinan laki-laki dalam mendapatkan pasangan akan menurun. Perempuan akan dihargai sebagai isteri dan ibu, mereka akan kurang perlu untuk bekerja di luar rumah dan akan menyebabkan berkurangnya kesempatan dalam pasar tenaga kerja. Bukti tentang kondisi tersebut diatas telah ditemukan dalam banyak kajian empiris. Studi ini bermaksud mengkaji kondisi kekinian dari partisipasi angkatan kerja perempuan dan rasio jenis kelamin di negara-negara anggota ASEAN.
Read more…
Pendahuluan
Otonomi Daerah (otda) yang diperingati setiap tanggal 25 April sesuai Keppres No. 11 Tahun 1996, telah banyak membawa warna baru dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan dari pola yang sentralistik, menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi. Satu per satu kewenangan pemerintah pusat pun harus direlakan menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta beberapa kewenangan bidang lain. Salah satu yang paling berubah secara signifikan sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian di ganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 adalah mengenai pemilihan kepala daerah. Rakyat memperoleh peluang partisipasi politik yang tinggi. Dari kesempatan untuk memilih kepala daerah secara langsung dan mandiri tanpa campur tangan pemerintah di atasnya, juga pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi di tingkat desa.
Read more…
Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2011. Semenjak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diterapkan, maka reformasi APBN dimulai dengan tidak lagi mengenal pemisahan antara anggaran (belanja) rutin dan pembangunan, tetapi sudah menjadi satu kesatuan utuh anggaran (unified budget). Namun pada praktiknya terminologi rutin dan pembangunan ternyata sangat sulit untuk disatukan, sehingga masih terjadi penggolongan dengan maksud yang sama tetapi memakai ‘baju’ yang lain. Sebutlah belanja rutin dan belanja modal, sampai yang terakhir adalah belanja mengikat (rutin) dan belanja tidak mengikat (pembangunan). Dalam tulisan ini saya ingin mengkaji lebih dalam tentang belanja tidak mengikat yang akan lebih bermakna bila kita memakai terminologi belanja pembangunan, sesuai teori ekonomi.
Introduction
For countries with high diversity, interregional inequality has been the main concern for long time. In Indonesia, it is always one of the government main agenda throughout administrations: from Soekarno era to current Susilo Bambang Yudoyono period. A wide range of policies and programs have been launched aimed at reducing interegional imbalances. However, there is little evidence that this problem is solved, or at least an indication of narrowing interregional gap. In 2008, per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP) of East Kalimantan was twenty-one times greater than that of North Maluku. If oil and gas are excluded, the per capita GRDP ratio between the highest (DKI Jakarta) and the lowest (North Maluku) was 18. These figures show an increase from 2004 condition when the ratios were 18 and 16, respectively.
Di dalam lingkungan globalisasi terjadi interkoneksi pengaruh dari faktor-faktor politik, teknologi, budaya dan ekonomi. Hal itu difasilitasi oleh dominasi kemajuan peningkatan komunikasi dan teknologi sedemikian rupa sehingga menghasilkan uncertainty, complexity dan competition (Silalahi, 2010). Memperhatikan perkembangan globalisasi tersebut, maka kepemimpinan nasional harus mempunyai pandangan jauh ke depan atau mempunyai visi jelas, yang mampu menjangkau ketidak menentuan dalam lingkungan yang cepat berubah. Kepemimpinan nasional tersebut memerlukan suatu sistem[1] manajemen nasional (Sismennas) untuk menjalankan mekanisme siklus penyelenggaraan negara dan dapat menggerakkan seluruh tatanan untuk mengantisipasi perubahan dan mendukung keberlangsungan kehidupan nasional.
Read more…
PENDAHULUAN
Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.
Read more…
Gender is one of the most debating issues in the world. When people talked about gender, it is automatically linked us with sex, the biological differences. Unfortunately, it is wrong point of view. Even though gender could have a link with sex, but gender is not something related to biological differences. Gender is more related to social relationship among women and men such as subordination of women and the division of labour (West & Zimmerman 1987, p. 126). Generally, most people think gender has a close connection only with women, but recently the new paradigm of gender is try to deliver equality between men and women. However, this paper still wants to focus on the gender and development for women since there are so many debates related to the women’s development.
Read more…
