Berita

Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal

November 5th, 2008 4:52 pm

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Ir. Max H. Pohan, CES., MA mewakili Menneg PPN/ Kepala Bappenas menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal pada Rabu (05/11) pukul 09.00 WIB di Jakarta.

Dalam sambutannya, Menneg PPN/ Kepala Bappenas yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa di tahun 2004 Bappenas dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan pemetaan ketertinggalan daerah dengan enam indikator, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan finansial, aksesibilitas, dan karakteristik geografis. Dari hasil pemetaan tersebut telah diidentifikasikan 199 kabupaten tergolong kepada daerah tertinggal di Indonesia.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten atau 63 persen daerah tertinggal berada di kawasan Timur Indonesia, 58 kabupaten atau 28 persen berada di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten atau 8 persen berada di Pulau Jawa dan Bali. Di luar kategori ketertinggalan tersebut, juga terdapat sejumlah kawasan yang dihuni oleh Komunitas Adat Terpencil yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, yang pada umumnya kawasan tersebut masih belum tersentuh oleh jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi bahkan pemerintahan.

"Kita perlu mengkaji kembali apa yang menjadi penyebab dari ketertinggalan yang dihadapi di daerah-daerah tertinggal. Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2004-2009, beberapa hal yang menjadi penyebab ketertinggalan suatu daerah antara lain; (1) pelaksanaan kebijakan pembangunan yang masih relatif sektoral/parsial; (2) penyusunan kebijakan kebijakan yang jangka pendek atau berorientasi proyek; (3) Kecenderungan pelayanan publik yang mengarah pada orientasi politis; (4) Belum dimasukkannya dimensi keruangan/ spasial dalam perencanaan pembangunan daerah tertinggal, yang terkait dengan belum tegasnya keterkaitan fungsional antara daerah tertinggal dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh, "ujarnya.

Lebih lanjut dikemukakan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyiapkan beberapa instrumen atau kegiatan utama percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal atau disingkat P2SEDT yang pada kesempatan kali ini menjadi fokus utama pembahasan seminar, sebagai upaya sosialisasi dan peningkatan efektifitas pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

[Biro Humas dan TU Pimpinan]

240

Berita Terkait

Comments

Leave a Reply



(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.